Ketua DPR RI: Pemilu Tak Bisa Dimajukan Sepihak

AKTUALITAS.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pergantian Presiden dan Wakil Presiden harus berjalan sesuai amanat konstitusi. Pemilu tetap digelar setiap lima tahun sekali dan tidak bisa dipercepat hanya karena muncul dinamika politik.

Pernyataan Puan disampaikan merespons wacana “percepatan sejarah” yang sebelumnya dilontarkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.

“Sesuai dengan konstitusi, pemerintahan itu berjalan sesuai undang-undangnya per lima tahun. Jadi ikuti konstitusi yang ada dan sebagai warga negara yang taat hukum, ya ikuti semua aturan itu dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Puan menekankan seluruh pihak harus menghormati aturan bernegara yang telah disepakati. Menurutnya, ritme pergantian kepemimpinan nasional tidak dapat digeser secara sepihak di luar mekanisme konstitusional.

“Pemilu per lima tahun, ya kita lakukan setiap lima tahun,” tegas Puan.

Pernyataan tersebut muncul di tengah ramainya perbincangan mengenai kemungkinan perubahan dinamika politik sebelum Pemilu 2029.

Sebelumnya, Budi Arie Setiadi menjadi sorotan setelah video dirinya bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Budi menyebut adanya kemungkinan situasi politik bergerak lebih cepat dibandingkan jadwal Pemilu 2029.

Budi mengaku melihat sejumlah anomali di tengah masyarakat. Ia bahkan mengatakan telah menyampaikan insting politik tersebut kepada Jokowi.

“Tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi. Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari ’29 Pak. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu ’29, pemilu ’29. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak?” kata Budi dalam video tersebut.

Wacana itu pun memantik perhatian publik karena menyentuh isu sensitif mengenai jadwal pergantian kekuasaan nasional.

Di tengah spekulasi tersebut, Puan memilih menegaskan jalur konstitusi. Bagi Ketua DPP PDI Perjuangan itu, stabilitas demokrasi harus dijaga dengan memastikan seluruh proses politik tetap berada dalam koridor hukum. (Andrey/Mun)