Puan: Jangan Biarkan Sekolah Mati Perlahan

AKTUALITAS.ID – Fenomena sekolah negeri yang kekurangan murid kini tak lagi dipandang sebagai persoalan biasa. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem layanan pendidikan nasional sebelum semakin banyak sekolah kehilangan peserta didik.

Menurut Puan, pemerintah tidak boleh hanya melihat persoalan minimnya murid sebagai kasus lokal. Ia menilai perlu ada pemetaan nasional untuk mengetahui apakah kondisi tersebut merupakan gejala yang meluas atau hanya terjadi di wilayah tertentu.

“Apakah memang ini merupakan gejala umum yang terjadi secara nasional, atau memang hanya berupa kasuistik di beberapa daerah. Mengidentifikasi masalah diperlukan agar penanganannya sesuai dengan apa yang terjadi,” ujar Puan di Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Puan mengingatkan, penyebab sekolah kehilangan murid sangat beragam. Mulai dari penurunan angka kelahiran, perpindahan penduduk, ketidaksesuaian sebaran sekolah dengan perkembangan kawasan permukiman, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas sekolah negeri.

Karena itu, menurutnya pemerintah tidak bisa menerapkan satu kebijakan untuk seluruh daerah. Setiap wilayah membutuhkan solusi yang berbeda sesuai karakteristik sosial, demografi, dan geografisnya.

Lebih jauh, Puan mendesak pemerintah segera menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan hingga tingkat desa dan kecamatan. Data tersebut harus memuat jumlah anak usia sekolah, tren kelahiran, pertumbuhan permukiman, kapasitas sekolah, akses transportasi, kondisi geografis, hingga proyeksi jumlah penduduk sedikitnya dalam 10 tahun ke depan.

Menurutnya, data tersebut akan menjadi dasar menentukan sekolah mana yang perlu direvitalisasi, dikembangkan sebagai sekolah unggulan, dipertahankan, atau bahkan digabungkan apabila memang diperlukan.

Namun, ia mengingatkan kebijakan efisiensi tidak boleh mengorbankan hak anak memperoleh pendidikan yang layak.

“Kebijakan efisiensi tidak boleh mengorbankan hak anak. Apabila penggabungan sekolah dinilai menjadi pilihan, pemerintah wajib lebih dahulu memastikan adanya transportasi sekolah yang aman,” tegasnya.

Kekhawatiran itu muncul setelah sejumlah daerah melaporkan minimnya jumlah peserta didik baru. Di SD Negeri Purwoyoso 01 Kota Semarang, sekolah tersebut hanya memperoleh tiga siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027.

Situasi serupa juga terjadi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana sekitar 60 sekolah masih kekurangan murid hingga berakhirnya proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). (Bowo/Mun)