Jokowi Keliling Daerah, Puan Minta Jangan Bikin Gaduh

AKTUALITAS.ID – Safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke sejumlah daerah mulai menjadi perhatian elite politik nasional. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan setiap warga negara, termasuk Jokowi, memiliki hak untuk melakukan kunjungan politik ke mana pun. Namun, ia mengingatkan agar seluruh tokoh politik menjaga suasana tetap kondusif di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

Pernyataan itu disampaikan Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

“Safari politik merupakan hak semua warga negara untuk melakukan kunjungan ke mana saja,” kata Puan.

Meski demikian, Ketua DPP PDIP itu mengingatkan bahwa dinamika politik nasional sebaiknya tidak memperkeruh suasana. Menurutnya, seluruh tokoh bangsa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas politik dan ketenangan publik.

“Dalam situasi global yang sekarang sedang tidak menentu, alangkah baiknya jika kita sama-sama bisa menjaga situasi agar tetap kondusif. Artinya, ya tetap adem saja,” ujarnya.

Pernyataan Puan muncul setelah Jokowi memulai rangkaian safari politiknya di Lampung pada 25–27 Juni. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi menerima gelar adat “Baginda Pemuka Bangsa” dari masyarakat adat Lampung melalui prosesi adat yang berlangsung di Kedatun Keagungan, Bandar Lampung.

Prosesi itu menjadi sorotan publik karena salah satu rangkaian ritual memperlihatkan Jokowi menginjak kepala kerbau yang telah disiapkan sebagai bagian dari tradisi pemberian gelar adat.

Menanggapi berbagai respons yang bermunculan, Ketua DPP PSI Bestari Barus menegaskan prosesi tersebut sepenuhnya merupakan tradisi masyarakat adat Lampung dan bukan permintaan ataupun inisiatif Jokowi.

Menurut Bestari, mantan presiden itu hanya menerima penghormatan yang diberikan masyarakat adat sebagai bentuk apresiasi atas pengabdiannya selama memimpin Indonesia.

Hal senada disampaikan tokoh adat Lampung, Mawardi Rahma Harirama bergelar Sultan Seghayo Dipuncak Nur. Ia menjelaskan bahwa prosesi pemberian gelar adat atau muakhi merupakan tradisi turun-temurun yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Lampung sejak lama.

Menurut Mawardi, prosesi tersebut merupakan implementasi falsafah piil pesenggiri, khususnya nilai nemui nyimah, yang mengedepankan penghormatan, silaturahmi, dan penerimaan terhadap tamu.

Di tengah berbagai tafsir atas safari politik Jokowi, pernyataan Puan dipandang sebagai ajakan agar seluruh elite politik, tanpa terkecuali, mengedepankan stabilitas nasional dan menghindari langkah-langkah yang berpotensi memicu ketegangan politik di ruang publik. (Bowo/Mun)