Pengamat: Komitmen Prabowo Berantas Korupsi Harus Didukung Sinergi Penegak Hukum

AKTUALITAS.ID – Pengamat Kebijakan Publik sekaligus peneliti The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, menilai komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi hanya akan efektif jika dibarengi sinergi yang kuat antar aparat penegak hukum. Pasalnya, koordinasi lintas lembaga menjadi kunci agar penanganan perkara korupsi berjalan lebih cepat, terintegrasi, dan memberikan efek jera.

“Komitmen presiden harus diterjemahkan menjadi kerja kelembagaan yang konkret. Aparat penegak hukum tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Sinergitas antarlembaga adalah syarat utama agar pemberantasan korupsi lebih cepat, efektif, dan memberikan efek jera,” ujar Arfianto dalam keterangannya, Rabu (15/07/2026).

Arfianto menjelaskan, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang memiliki pola kompleks. Praktiknya tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga melibatkan manipulasi administrasi, aliran dana, hingga jaringan kepentingan yang saling terhubung. Karena itu, proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan memerlukan koordinasi yang kuat di antara seluruh aparat penegak hukum.

Menurutnya, kolaborasi antarlembaga juga penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Selain mempercepat pertukaran informasi, koordinasi yang baik akan memperkuat pembuktian perkara sekaligus mengoptimalkan upaya pemulihan kerugian negara.

“Dalam banyak perkara korupsi, lemahnya koordinasi justru menjadi hambatan utama yang membuat proses penegakan hukum tidak maksimal. Karena itu, kerja bersama menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar,” kata dia.

Lebih lanjut, Arfianto menilai penguatan koordinasi harus diwujudkan melalui langkah-langkah konkret. Di antaranya menyamakan prosedur kerja antarinstansi, membentuk tim gabungan untuk menangani perkara strategis, memperkuat sistem pertukaran data yang aman, serta meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum secara bersama. Langkah tersebut dinilai dapat membuat penegakan hukum lebih sistematis dan tidak sekadar bersifat reaktif.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi akan menjadi salah satu tolok ukur kredibilitas pemerintahan Presiden Prabowo. Publik, kata dia, menaruh harapan agar komitmen yang disampaikan pemerintah diwujudkan melalui tindakan nyata dan penegakan hukum yang konsisten terhadap setiap pelaku korupsi.

“Jika sinergitas ini dibangun dengan serius, maka pemberantasan korupsi tidak hanya memperkuat penegakan hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara dan pemerintahan,” tegas Arfianto.