Ancaman Air Bah Mengintai, Ijeck ‘Sidak’ Langsung Benteng Raksasa Sungai Sei Padang

AKTUALITAS.ID – Bayang-bayang luapan sungai yang kerap menenggelamkan permukiman warga Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, kini mulai diredam. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar, Musa Rajekshah (Ijeck), turun langsung menginspeksi proyek vital pembangunan dinding penahan banjir di kawasan rawan Sungai Sei Padang dan Sungai Sibarau.

Didampingi Wali Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragih dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan Feriyanto Pawenrusi, Ijeck menyoroti letak geografis kota yang diapit dua sungai besar tersebut bagai bom waktu saat musim hujan tiba.

“Debit air ketika hujan melanda kerap tidak tertampung sehingga meluap ke permukiman. Infrastruktur pengendali banjir ini adalah antisipasi mutlak,” tegas Ijeck di lokasi proyek.

Sebagai perpanjangan tangan rakyat di Senayan, Ijeck memastikan proyek yang menelan anggaran negara ini benar-benar berfungsi maksimal. Di Sungai Sei Padang, proyek ‘benteng’ parapet dinding beton tegak lurus penahan air telah terbangun sepanjang 500 meter untuk memblokir luapan mematikan ke rumah warga.

Tidak berhenti di situ, rombongan bergerak ke Sungai Sibarau yang kini dibentengi struktur penahan abrasi sepanjang 200 meter. Kepala BBWS Sumatera II, Feriyanto Pawenrusi, membeberkan bahwa susunan beton di dasar sungai ini sangat krusial. Tanpa penahan ini, gerusan arus yang terus-menerus bisa memicu longsor tanah yang siap menelan rumah-rumah di sepanjang bantaran.

Manuver cepat pemerintah pusat ini disambut lega oleh Wali Kota Tebing Tinggi, Iman Irdian Saragih. Ia menyebut intervensi Komisi V DPR dan BBWS adalah angin segar bagi warganya yang selama ini was-was setiap kali hujan deras mengguyur.

“Ini sudah sangat membantu pembangunan kota. Saya berterima kasih kepada Bapak Musa Rajekshah dan BWS. Warga kini wajib menjaga dan merawat fasilitas penahan banjir ini bersama-sama,” ungkap Iman.

Ke depan, Ijeck menantang Pemkot Tebing Tinggi untuk lebih aktif menyuplai data dan aspirasi infrastruktur agar bisa dieksekusi lebih lanjut di meja Komisi V DPR RI, demi membebaskan kawasan tersebut dari status langganan banjir. (Mun)