Bahlil Ancam Tindak Operator yang Biarkan Konten Adu Domba

AKTUALITAS.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, melontarkan peringatan keras kepada operator seluler terkait maraknya konten yang mengandung unsur adu domba dan penghasutan di ruang digital.

Dalam pidatonya di ajang Bali Tech Week 2026, Senin (19/10/2026), Bahlil meminta operator telekomunikasi tidak membiarkan platform maupun layanan digital digunakan untuk menyebarkan konten yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan persatuan nasional.

Menurutnya, teknologi dan aplikasi digital seharusnya menjadi instrumen yang mendukung pembangunan, menjaga ketertiban, serta memperkuat persatuan masyarakat, bukan sebaliknya menjadi sarana penyebaran provokasi.

Bahlil menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga perdamaian, stabilitas, dan kenyamanan publik. Karena itu, ia meminta seluruh operator mengambil langkah nyata dalam mengawasi layanan yang berada dalam ekosistem mereka.

“Tujuan negara itu adalah untuk menjaga perdamaian, stabilitas, kenyamanan. Instrumennya salah satu di antaranya adalah aplikasi, tapi kalau aplikasi yang menjadi sumber masalah nah aplikasinya kita selesaikan,” tegas Bahlil.

Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian karena memuat pesan keras kepada penyelenggara layanan telekomunikasi dan platform digital yang dinilai kurang aktif dalam menindak konten bermuatan provokatif.

Bahlil mengingatkan operator tidak boleh hanya berfokus pada aspek bisnis dan pertumbuhan pengguna. Menurutnya, tanggung jawab menjaga ruang digital yang sehat juga harus menjadi prioritas utama.

Ia bahkan mengultimatum bahwa apabila operator tidak mampu menyelesaikan persoalan konten adu domba dan penghasutan, maka pemerintah akan mengambil langkah yang dianggap perlu sesuai kewenangannya.

Pesan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian pemerintah terhadap keamanan ruang digital, terutama terhadap penyebaran informasi yang berpotensi memicu konflik sosial, polarisasi masyarakat, hingga gangguan terhadap stabilitas nasional.

Bahlil menilai seluruh pemangku kepentingan di sektor teknologi informasi dan telekomunikasi harus memiliki komitmen yang sama dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, produktif, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, kemajuan teknologi tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan konten-konten yang berpotensi merusak persatuan bangsa berkembang tanpa pengawasan.

Pernyataan keras dari Bahlil itu sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memperkuat kontrol terhadap berbagai konten yang dianggap mengancam ketertiban umum, sekaligus mendorong operator seluler untuk lebih aktif melakukan pengawasan dan mitigasi terhadap penyalahgunaan layanan digital di Indonesia. (Bowo/Mun)