Megawati: Hukuman Penyadapan Harus Diperkeras

AKTUALITAS.ID – Skandal penyadapan tingkat tinggi yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto oleh empat jenderal polisi membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bereaksi keras. Megawati mendesak pemerintah segera merombak dan mempertebal payung hukum terkait penyadapan agar insiden “mata-mata” ilegal ini tidak terus merajalela di republik ini.

Di hadapan kader PDIP di Sekolah Partai, Senin (9/11/2026), Megawati menelanjangi krisis moral para terduga pelaku. Ia menilai aksi menyadap kepala negara secara diam-diam adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan dan tak bermoral.

“Makanya saya minta ini nanti sadap menyadap ini hukumnya lebih kuat. Dan untuk orang yang melakukan hal itu, coba dong bayangkan. Kayak apa ya keluarganya. Sudah tidak ada dari Pancasila kita yang namanya perikemanusiaan itu,” tembak Megawati.

Bagi Megawati, kejahatan siber semacam ini sudah ia antisipasi sejak lama. Ia blak-blakan mengungkapkan alasan utamanya menolak menggunakan telepon seluler (HP) pintar selama ini adalah murni untuk menghindari jerat penyadapan liar.

“Nah saya bilang saya enggak mau punya HP, karena disadap. Buktinya iya (sekarang terjadi). Alat sadap digunakan padahal tidak boleh, harus ada aturannya. Kalau menyadap itu oleh siapa, oleh hukum yang sudah ada,” tegasnya.

Megawati juga tak menyia-nyiakan momen ini untuk menyinggung nasib eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang kini menjadi tersangka utama. Ia mengingatkan publik bahwa desakannya agar pucuk pimpinan Korps Bhayangkara itu diganti sejak lama adalah langkah yang tepat, bukan didasari sentimen pribadi.

“Buktinya saya sekarang kepingin ngomong, tahun berapa kan saya sudah ngomong. Bahwa itu Pak Sigit itu sudah waktunya (diganti),” sindir Mega telak.

Jaring Sadap Menggurita, Empat Jenderal Dijebloskan ke Mako Brimob

Operasi intelijen gelap yang dikendalikan dari dalam institusi ini diduga telah beroperasi sejak 2025. Korbannya tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi menyapu bersih deretan tokoh elite nasional. Nama-nama besar seperti Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Presiden KSPSI Said Iqbal, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, hingga Ketum GRIB Jaya Hercules ikut masuk dalam jaring sadap ilegal ini.

Skandal ini membuat Prabowo mengambil langkah tegas dengan memecat Jenderal Listyo Sigit dari posisinya sebagai Kepala Kantor Staf Presiden pada Rabu (4/11/2026).

Bareskrim Polri bertindak cepat dengan menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka otak penyadapan. Keempatnya adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Para perwira tinggi ini dijerat pasal berlapis, mulai dari Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2, hingga Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Kecuali Slamet, tiga jenderal tersangka kini telah resmi dijebloskan ke sel Rutan Mako Brimob Mabes Polri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. (Bowo/Mun)