Kekayaan Raffi Rp1,14 Triliun, ICW Bongkar Kontrak RANS Rp14,69 Miliar

AKTUALITAS.ID – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Kali ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) membongkar alokasi anggaran pengadaan senilai Rp14,69 miliar dari dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan artis sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan penghematan uang negara.

Pasalnya, ketika pemerintah menggaungkan efisiensi anggaran hingga ratusan triliun rupiah, belanja jasa promosi dan keterlibatan influencer dengan nilai miliaran rupiah justru menjadi perhatian.

ICW menyebut informasi tersebut diperoleh dari data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam temuannya, terdapat lima paket pengadaan dari Kemendikbud Ristek pada 2024 dan tiga paket pengadaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2025–2026 yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.

“Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara,” tulis ICW, Selasa (10/11/2026).

DELAPAN PAKET PENGADAAN, TOTAL RP14,69 MILIAR

Berdasarkan rincian yang disampaikan ICW, lima paket pengadaan Kemendikbud Ristek pada 2024 meliputi:

Penayangan video YouTube RANS Entertainment: Rp452,69 juta.

Instagram Reels Raffinagita1717: Rp205,89 juta.

Instagram Story Raffinagita1717: Rp575,65 juta.

Event attendance: Rp2,52 miliar.

Penayangan TikTok Raffinagita1717: Rp144,42 juta.

Total anggaran lima paket tersebut mencapai sekitar Rp3,90 miliar.

Sementara itu, tiga paket pengadaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada 2025–2026 terdiri atas:

Influencer engagement: Rp3,59 miliar.

Influencer engagement untuk pembangunan BINS: Rp3,60 miliar.

Jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna: Rp3,60 miliar.

Total pengadaan dari KKP mencapai sekitar Rp10,79 miliar.

Jika digabungkan, nilai delapan paket pengadaan tersebut mencapai Rp14,69 miliar.

ICW PERTANYAKAN KONSISTENSI EFISIENSI PRABOWO

Sorotan ICW tidak berhenti pada besarnya angka pengadaan. Organisasi pemantau korupsi tersebut mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

Sebab, pemerintah sebelumnya menerapkan penghematan besar-besaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.

Kebijakan tersebut menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun.

Di tengah kebijakan penghematan itu, belanja jasa influencer dan promosi pemerintah dinilai perlu dievaluasi secara serius.

ICW mengingatkan bahwa penggunaan uang negara untuk jasa influencer harus dipastikan tidak berubah menjadi instrumen promosi maupun propaganda pemerintah.

Uang pajak masyarakat, menurut ICW, bukan alat untuk membeli popularitas instan melalui jasa influencer.

“Kepercayaan publik harus dibangun melalui kinerja dan keterbukaan pemerintah, bukan melalui pembelian jasa promosi dengan uang pajak,” tulis ICW.

RAFFI PUNYA SAHAM, JABAT KOMISARIS RANS

Persoalan lain yang disorot ICW adalah hubungan kepemilikan perusahaan.

Dalam penelusuran yang disampaikan ICW, sebanyak 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia dikuasai PT Rans Entertainment Indonesia.

Sementara Raffi Ahmad tercatat memiliki 0,9 persen saham secara langsung dan menjabat sebagai komisaris perusahaan tersebut.

Posisi Raffi sebagai Utusan Khusus Presiden sekaligus keterkaitannya dengan perusahaan penerima kontrak pengadaan pemerintah membuat persoalan transparansi dan potensi konflik kepentingan layak mendapat perhatian.

Namun, keterkaitan kepemilikan dan jabatan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum.

Justru karena menyangkut penggunaan uang negara, publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai proses pengadaan, dasar kebutuhan, kewajaran harga, serta hasil pekerjaan yang dibayarkan menggunakan anggaran kementerian.

HARTA RAFFI RP1,14 TRILIUN IKUT JADI SOROTAN

Sorotan terhadap Raffi Ahmad juga terjadi di tengah kontroversi kehadirannya dalam Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang digelar Polda Metro Jaya pada 29 Oktober 2026 di Bundaran HI, Jakarta.

Acara tersebut menuai kritik setelah beredar video yang memunculkan dugaan sejumlah peserta bukan mahasiswa sebagaimana atribut yang dikenakan.

Polda Metro Jaya kemudian menyampaikan permintaan maaf dan menegaskan Raffi hadir sebagai tamu undangan.

Di tengah polemik tersebut, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2025 yang disampaikan Raffi pada 30 Maret 2026 mencatat total aset sebesar Rp1,277 triliun.

Setelah dikurangi utang Rp130,32 miliar, kekayaan bersih Raffi tercatat mencapai Rp1.146.887.725.636 atau sekitar Rp1,14 triliun.

Aset terbesarnya berupa tanah dan bangunan senilai Rp562,89 miliar serta surat berharga senilai Rp527,17 miliar.

Raffi juga melaporkan aset kendaraan dan mesin senilai Rp68,39 miliar, kas dan setara kas Rp59,12 miliar, serta sejumlah aset lainnya.

Perlu dicatat, laporan LHKPN tersebut merupakan laporan kekayaan pribadi dan tidak berkaitan langsung dengan nilai kontrak pengadaan perusahaan.

PUBLIK MENUNGGU JAWABAN PEMERINTAH

Temuan ICW ini membuka persoalan yang lebih besar daripada sekadar angka Rp14,69 miliar.

Ada pertanyaan mendasar yang harus dijawab pemerintah: apakah belanja jasa influencer benar-benar diperlukan, bagaimana manfaatnya diukur, dan apakah harga pengadaannya sebanding dengan hasil yang diperoleh masyarakat?

Transparansi menjadi semakin penting karena pengadaan tersebut melibatkan perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan seorang pejabat yang berada dalam lingkar pemerintahan.

Kemendikbud Ristek, Kementerian Kelautan dan Perikanan, LKPP, serta pihak PT Rans Animasi Indonesia perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai paket-paket pengadaan tersebut.

Sebab, persoalan ini bukan semata-mata tentang Raffi Ahmad atau perusahaan RANS.

Ini menyangkut konsistensi pemerintah dalam mengelola uang rakyat. (Firman/Mun)