Connect with us

NASIONAL

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR

Aktualitas.id -

AKTUALITAS.ID – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Keputusan diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan berlangsung setelah Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan anggota dewan yang hadir. Seluruh anggota menyatakan setuju, lalu Puan mengetukkan palu sebagai tanda persetujuan.

Rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dihadiri pimpinan DPR dan 361 anggota dewan. Sehari sebelumnya, Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyepakati RUU tersebut pada pembahasan tingkat pertama.

Panitia Kerja melaporkan telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya, 160 DIM tetap, 135 redaksional, 40 substansi, 44 dihapus, dan 18 substansi baru.

BACA JUGA  ICW Desak MKD Periksa Puan dan Habiburokhman

Salah satu poin utama dalam regulasi ini adalah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Aturan tersebut juga memuat perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik serta mekanisme pengembalian aset kepada korban.

Ruang lingkup pembahasan mencakup tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk penipuan berbasis teknologi seperti investasi bodong. Naskah sumber juga menyebut adanya ketentuan terkait ancaman pidana mati bagi pelaku.

Pengesahan ini menjadi langkah legislasi besar dalam upaya pemulihan aset hasil kejahatan. Namun, sejumlah ketentuan penting termasuk cakupan tindak pidana dan penerapan perampasan tanpa putusan pidana perlu merujuk pada naskah final undang-undang agar penerapannya dapat dijelaskan secara akurat. (Bowo/Mun)

BACA JUGA  ICW Desak MKD Periksa Puan dan Habiburokhman

TRENDING