Berita
Perhitungan Suara Pileg, PPP: Penyebab Parpol Sulit Terbuka Usung Calon Kepala Daerah
AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan, kesulitan partai politik untuk lebih terbuka dalam pengusungan calon kepala daerah. Salah satunya karena Pilkada menjadi perhitungan sumber perolehan suara pada Pileg. Hal itu menjadi jawaban dari pertanyaan, apa yang menjadi pertimbangan partai politik dalam menentukan calon kepala daerah yang kerap kali tidak […]
AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan, kesulitan partai politik untuk lebih terbuka dalam pengusungan calon kepala daerah. Salah satunya karena Pilkada menjadi perhitungan sumber perolehan suara pada Pileg.
Hal itu menjadi jawaban dari pertanyaan, apa yang menjadi pertimbangan partai politik dalam menentukan calon kepala daerah yang kerap kali tidak sejalan dengan harapan masyarakat.
“Kalau terkait calon ya, saya kira ini terkait juga hal yang lain tidak bisa kita pungkiri ya, kalau ada yang memungkiri itu menurut saya munafik lah,” ujar Arsul saat diskusi virtual yang dilaksanakan Negara Institut, Sabtu (20/6/2020).
Arsul mengungkapkan bahwa pengusungan calon pilkada oleh partai politik telah dijadikan sebagai perhitungan sumber pemasukan di Pileg nanti. Hal itu menjadi faktor yang dia rasakan saat menduduki Sekjen PPP, walaupun dia tidak mengetahui apakah hal itu terjadi secara keseluruhan atau hanya sebagian.
“Itu juga menjadikan pilkada ini sebagai sumber pemasukan untuk menyiapkan katakanlah pileg, karena kepentingan utama partai-partai politik itu adalah pemilih legislatif, baik DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Itu saya kira tidak usah ditutupi lah saya kira,” ungkap Arsul.
Selain itu, Arsul mengatakan kesulitan yang lain untuk partai politik terbuka dalam distribusi calon kepala daerah, karena egoisme dan egosentris yang masih melekat.
“Jawaban saya itu adanya egoisme, egosentris itu masih melekat dan tidak gampang menghilangkannya. Karena itu, untuk menyeimbangkan ego kita, memang kita perlu perbaikan pada sistem terkait pilkada itu sendiri yang lebih menyajikan sistem yang kredibel,” tuturnya,
Dia pun tidak menampik, akibat sistem yang masih perlu adanya perbaikan mengakibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2002 telah menangkap ratusan penjabat kepala daerah.
-
EKBIS19/04/2026 22:00 WIB1 Juli 2026 Indonesia Stop Impor Solar
-
FOTO20/04/2026 11:08 WIBFOTO: KWP Award 2026 Beri Apresiasi Tokoh Nasional Serta Korporasi Mitra DPR
-
NASIONAL19/04/2026 21:30 WIBTargetkan Sekolah Rakyat Rintisan, Mensos Tinjau STIP
-
DUNIA19/04/2026 22:30 WIBSpanyol Serukan Reformasi PBB
-
OTOTEK19/04/2026 21:00 WIBPerkuat Strategi Mobilitas di China, Audi Jalin Kerjasama Dengan SAIC
-
NUSANTARA19/04/2026 20:30 WIBKetua DPD II Golkar Maluku Tenggara Nus Kei Tewas Ditikam, 2 Terduga Pelaku Ditangkap
-
POLITIK20/04/2026 07:00 WIBPDI Perjuangan Dorong DPR Kebut Pembahasan RUU Pemilu
-
RAGAM19/04/2026 23:00 WIBAtasi Insomnia, Ini Waktu Terbaik Konsumsi Magnesium

















