Berita
Pemprov Jawa Barat Tetapkan UMP 2021 Sebesar Rp1,8 Juta
AKTUALITAS.ID – Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Jabar Tahun 2021 sebesar Rp1.810.351,36. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.722-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Besaran nilai UMP Jawa Barat Tahun 2021 sama dengan nilai UMP Jawa Barat Tahun 2020 yakni sebesar Rp1.810.351,36. […]
AKTUALITAS.ID – Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Jabar Tahun 2021 sebesar Rp1.810.351,36.
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.722-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.
Besaran nilai UMP Jawa Barat Tahun 2021 sama dengan nilai UMP Jawa Barat Tahun 2020 yakni sebesar Rp1.810.351,36.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jabar Rachmat Taufik Garsadi di Bandung, Sabtu, mengatakan dalam menetapkan UMP Tahun 2021 Pemprov Jabar mengacu pada surat edaran Menakertrans melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
“Ini dasarnya dari penetapan UMP Jabar untuk 2021,” kata Taufik.
Untuk selanjutnya, pihaknya menuturkan bahwa UMP Tahun 2021 menjadi dasar bagi seluruh kabupaten kota di Jabar sebagai sosial sefety naet dalam menetapan upah minum kabupaten/kota atau UMK.
“Jadi jangan ada lagi kabupaten kota di bawah UMP. Untuk UMK ini kabupaten kota memiliki waktu sampai 21 November, Nantinya untuk di kabupaten kota adalah UMK sehingga kami harap datanya lebih jelas dan ini surat edaran ada kekuatan yang sesuai regulasi hukum yang ada,” kata dia.
Dia menuturkan untuk menaikkan UMP dibutuhkan perhitungan mengacu pada survei kebutuhan hidup layak (KHL), hasil pertumbuhan ekonomi provinsi, dan angka inflasi.
Akan tetapi, dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar belum juga meluncurkan data terbaru.
“Sampai saat ini kami belum mendapatkan rilis terbaru dari BPS. Karena mereka baru akan meriils data inflasi pada 2 November dan pertumbuhan ekonomi pada 4 November,” ujar Taufik.
Menurut dia, dengan belum adanya data tersebut Pemprov Jabar coba mengacu pada data terakhir yakni triwulan II 2020 dan berdasarkan data BPS Jabar pertumbuhan ekonomi Jabar pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar -5,98 persen.
-
RIAU19/11/2026 12:15 WIBKurir 1.271 Cartridge Etomidate Ditangkap di Bengkalis
-
EKBIS19/11/2026 14:00 WIBEdi: Hak Ojol Jangan Tergerus Potongan Aplikasi
-
OTOTEK19/11/2026 13:30 WIBSiapa Geng Hacker Panzer yang Mengaku Curi 296 GB Data Bank BJB Syariah?
-
NASIONAL19/11/2026 06:00 WIBLampiran Peta Kementerian ESDM Masukkan Laut Ujung Kulon ke Wilayah Tambang
-
RIAU19/11/2026 08:30 WIBPolda Riau Bongkar Gudang Pupuk Palsu, 9,7 Ton Disita
-
DUNIA19/11/2026 08:00 WIBPangkalan Militer AS di Kuwait Jadi Sasaran Drone Iran
-
EKBIS19/11/2026 10:30 WIBRupiah Tertekan di Tengah Penguatan Dolar AS
-
NASIONAL19/11/2026 13:00 WIBUU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR

















