Macron: Prancis akan Bangun Reaktor Nuklir Baru

Prancis akan membangun reaktor nuklir baru untuk membantu negara tersebut mengurangi ketergantungannya pada negara lain untuk pasokan energinya, mencapai target pemanasan global, dan menjaga harga tetap terkendali. Hal ini disampaikan Presiden Prancis, Emmanuel Macron pada Selasa (9/11).

Karena khawatir daya beli bakal memuncak saat harga listrik melonjak, Macron mengatakan keputusan tersebut penting untuk menjaga harga tetap masuk akal.

“Kita akan, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, meluncurkan kembali konstruksi reaktor nuklir di negara kita dan melanjutkan pengembangan energi terbarukan,” jelas Macron dalam pidatonya yang disiarkan televisi, dikutip dari Reuters, Rabu (10/11).

Dia melanjutkan, ini bertujuan untuk menjamin “kemerdekaan energi, untuk menjamin pasokan listrik negara kita dan mencapai target kita, khususnya netralitas karbon pada 2050.”

Ketika Eropa menghadapi naiknya harga bahan bakar, Prancis mengambil jalan lain dari negara tetangganya seperti Jerman. Jerman menanggapi bencana nuklir Fukushima 2011 di Jepang dengan mempercepat pencabutan skema nasional reaktor.

Macron tidak menjelaskan lebih rinci, tapi pemerintahannya diperkirakan akan mengumumkan konstruksi enam reaktor baru ini dalam beberapa pekan ke depan.

Sebelumnya, pemerintah Prancis menyampaikan pihaknya tidak akan meluncurkan proyek reaktor EPR generasi ketiga baru sampai pembangkit listrik tenaga nuklir EPR milik badan negara EDF di Flamanville, Prancis barat daya, rampung.

Namun media Prancis pada Oktober melaporkan, dampak krisis gas Eropa pada harga energi, dan efek lanjutan pada daya beli rumah tangga, telah mempercepat keputusan Paris untuk berkomitmen pada teknologi EPR.
Greenpeace mengkritik pengumuman Macron, mengatakan rencana membangun reaktor baru “tidak nyambung dengan kenyataan”, menyinggung masalah pada proyek Flamanville yang ditunda bertahun-tahun dan menelan anggaran besar.

Macron juga berjanji mengurangi kontribusi nuklir pada campuran energi Prancis menjadi 50 persen dari 75 persen pada tahun 2035.