AKTUALITAS.ID – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan bahwa perencanaan ibukota baru sudah masuk pada tahapan konsep desain. Nantinya, dari komunikasi yang sudah diarahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya memiliki kuota maksimal 1,5 juta penduduk.
Pembatasan kuota maksimal tersebut diharapkan agar ibukota baru nantinya tidak sepadat DKI Jakarta saat ini.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Bapennas dalam diskusi membahas ibukota negara baru di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin, (13/5/2019).
“Ibukota baru nanti didesain hanya untuk 1,5 juta orang. Ini adalah jumlah yang sudah maksimal sesuai dengan perhitungan,” kata Bambang Brodjonegoro, Senin, 13 Mei 2019.
Menurut Bambang pembatasan kuota tersebut untuk memberikan ruang pemerintahan lebih terfokus. Sebab, nantinya ibukota negara akan dipisahkan secara definitif dengan kota industrialisasi seperti DKI Jakarta.
“Kota baru segaligus memberikan ruang pemerintahan yang lebih baik. Pusat pemerintahan ini akan ada di kota baru,” ujar Bambang Brodjonegoro.
Bambang menuturkan untuk keuntungan yang didapatkan dari pemimidahan ibu kota salah satunya ialah mengurangi kesenjangan di Pulau Jawa. Agar sejumlah pulau lain yang terbilang jarang menduduknya bisa dihuni oleh banyak orang. Salah satunya adalah Kalimantan.
“Keuntungna dari pemindahan ibu kota salah salah satunya adalah mengurangi kesenjangan jawa dan luar Jawa, dan mendorong pembangunan kalimantan itu sendiri (kegiatan ekonominya terpengaruh rendahnya harga komunitas, ketergantungan sda),” ucapnya.
Oleh karena itu, pemilihan salah satu wilayah di Pulau Kalimantan sudah tepat. Sebab, ibukota sebuah negara sebaiknya lebih berada di tengah.
“Ibu kota akan lebih baik jika berlokasi lebih di tengah sehingga rentang kendali dengan ibukotanya lebih ke indonesia tengah di banding indonesia barat,” Pungkasnya
