Prasetio: Kalau SKPD Gak Mampu, Ganti Orang nya

AKTUALITAS.ID – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyarankan pergantian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jika tidak bisa tegas mengenai anggaran. Pernyataan ini menyusul ditemuinya sejumlah kejanggalan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020.

“Awalnya kan perencanaan di SKPD, kalau saya melihat dari beberapa tempat, ini SKPD-nya itu enggak bisa tegas menganggarkan apa yang penting untuk masyarakat. Kayak masalah anggaran influencer, lalu masalah lem aibon. Kalau SKPD-nya tidak mampu, ganti orangnya,” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10).

Hal itu, dia mengungkapkan, karena anggaran 2020 ini tidak bisa main-main. Terlebih yang akan dibahas adalah anggaran usulan awal dengan nilai Rp 95,9 triliun.

“Apakah mampu anggaran itu? Pendapatannya dari mana? Sekarang aja masih defisit? Jangan semua di Jakarta ditakut-takuti. Siapa ini yang ‘usaha’, kalau orang merasa nyaman dan aman, kan kita (DKI Jakarta) juga bisa mendapat PAD (pajak) yang baik,” jelas politikus PDIP itu.

Di sisi lain, Prasetio menyampaikan apresiasi pada anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2022, terutama mereka yang baru menjabat karena beberapa kali sudah detil dalam melihat anggaran.

“Saya apresiasi anggota DPRD yang baru ini, dia detil semua dari komisi per komisi itu detail melihatnya, setiap hari sampai jam 11.00 malam, itu risikonya yang penting anggaran APBD transparan, mengutamakan prioritas Jakarta yaitu banjir, macet dan perumahan, kalau main-main, coret gitu saja udah,” terangnya seperti dilansir dari Antara.

Sebelumnya, ada beberapa anggaran janggal yang menjadi sorotan, mulai dari anggaran lem aibon senilai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, lalu anggaran pulpen Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan dan beberapa unit peladen senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Terkait dana-dana yang diajukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, salah ketik atau salah input disebut menjadi persoalan dalam rancangan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) itu.

“Namanya juga manusia pas ketahuan, bisa saja dia bilang salah tulis. Kaya pulpen itu kan anggarannya besar sekali. Nah seperti itu saya tidak sependapat. Taktis aja lah, TKD (Tunjangan Kinerja Daerah)-nya ada, orang kerja kan pasti punya pulpen,” tutup Pras.