AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah tidak menambah beban buruh dengan memaksa melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja. Dia juga menilai, Presiden Joko Widodo tidak cukup hanya menghentikan pembahasan klaster ketenagakerjaan.
Hal itu disampaikan dalam momentum peringatan Hari Buruh atau May Day, 1 Mei 2020. Mufida menilai, situasi ekonomi saat ini tengah sulit karena pandemi Covid-19. Dia menilai, seharusnya pemerintah memberikan bantuan untuk meringankan beban buruh.
Menurut Mufida, dalam situasi ekonomi yang sangat sulit di tengah pandemi global Covid-19 ini, seharusnya buruh diberi berbagai bantuan yang meringankan.
“Tetapi yang terjadi, para buruh justru dihadapkan pada ancaman PHK, THR tidak terbayar, pengurangan gaji dan sederet kabar buruk lainnya,” kata Mufida melalui keterangan tertulis, Jumat, (1/5/2020).
Baca Juga: “Pulang Kampung Nih…”
Menurut Mufida para buruh tahun ini mengalami sederet kesulitan mulai dari PHK sampai kekurangan biaya untuk bertahan hidup. Ia mengatakan di luar negeri, para Pekerja Migran Indonesia juga mengalami hal serupa.
“Jadi, tetap ngotot membahas RUU Omnibus Law jelas bukan tindakan bijak,” ujar Mufida.
Menurut Mufida ada prioritas lain yang harus dilakukan pemerintah dan DPR selama masa pandemi ini. Sedangkan membahas RUU Cipta Kerja yang ditentang buruh pada masa pandemi ini, kata dia, seperti memanfaatkan kesempatan. [Kiki Budi Hartawan]
