Konflik UU Keamanan Nasional, Inggris Siap Tampung Warga Hong Kong

Perdana Menteri Boris Johnson menyatakan bersedia menerima jutaan warga Hong Kong yang ingin pindah kewarganegaraan karena pemberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional yang diusulkan China.

“Banyak warga Hong Kong takut dengan cara hidup mereka di bawah ancaman – setalah undang-undang China diberlakukan,” ujar Johnson dalam sebuah sebuah artikel yang diterbitkan surat kabar The Times.

“Jika China berhasil membuat mereka hidup di bawah bayang-bayang ketakutan, maka Inggris tidak dapat membiarkan begitu saja; sebaliknya kita akan menghormati dan memberikan alternatif (bagi warga Hong Kong).”

Johnson mengatakan saat ini sekitar 350 ribu di Hong Kong memegang paspor Inggris. Dengan begitu mereka memiliki akses bebas visa ke Inggris hingga enam bulan.

Sementara 2,5 juta orang lainnya dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan kewarganegaraan Inggris.

“Jika China memberlakukan undang-undang keamanan nasional, pemerintah Inggris akan mengubah aturan imigrasi dan mengizinkan pemegang paspor dari Hong Kong untuk datang ke Inggris untuk jangka waktu 12 bulan dan diberikan hak imigrasi lebih, termasuk hak untuk mendapat pekerjaan,” ujarnya seperti mengutip AFP.

Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru disahkan oleh parlemen China menuai gelombang protes oleh pendukung pro-demokrasi Hong Kong.

Para pedemo khawatir pemberlakuan UU tersebut akan mengurangi kebebasan berpendapatan dan hak otonomi Hong Kong.

Selain Inggris, pemerintah Taiwan juga menawarkan suaka dalam bentuk program kemanusiaan yang seluruhnya didanai oleh pemerintah untuk warga Hong Kong.

Kepala Kabinet Pemerintah Taiwan (MAC), Chen Ming-tong, menuturkan program kemanusiaan itu akan berfokus menyediakan tempat tinggal legal, akomodasi, hingga perawatan fisik dan mental bagi warga Hong Kong yang ingin pindah ke Taiwan.

Dilansir the Straits Times, keempat prinsip itu antara lain berisikan bahwa program ini dipimpin langsung oleh pemerintah Taiwan, MAC akan bertanggung jawab atas koordinasi lintas lembaga, perusahaan negara akan bekerja sama dengan organisasi sipil, dan program kemanusiaan ini akan sepenuhnya didanai dari anggaran pemerintah Taiwan.