Berita
Perhitungan Suara Pileg, PPP: Penyebab Parpol Sulit Terbuka Usung Calon Kepala Daerah
AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan, kesulitan partai politik untuk lebih terbuka dalam pengusungan calon kepala daerah. Salah satunya karena Pilkada menjadi perhitungan sumber perolehan suara pada Pileg. Hal itu menjadi jawaban dari pertanyaan, apa yang menjadi pertimbangan partai politik dalam menentukan calon kepala daerah yang kerap kali tidak […]
AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan, kesulitan partai politik untuk lebih terbuka dalam pengusungan calon kepala daerah. Salah satunya karena Pilkada menjadi perhitungan sumber perolehan suara pada Pileg.
Hal itu menjadi jawaban dari pertanyaan, apa yang menjadi pertimbangan partai politik dalam menentukan calon kepala daerah yang kerap kali tidak sejalan dengan harapan masyarakat.
“Kalau terkait calon ya, saya kira ini terkait juga hal yang lain tidak bisa kita pungkiri ya, kalau ada yang memungkiri itu menurut saya munafik lah,” ujar Arsul saat diskusi virtual yang dilaksanakan Negara Institut, Sabtu (20/6/2020).
Arsul mengungkapkan bahwa pengusungan calon pilkada oleh partai politik telah dijadikan sebagai perhitungan sumber pemasukan di Pileg nanti. Hal itu menjadi faktor yang dia rasakan saat menduduki Sekjen PPP, walaupun dia tidak mengetahui apakah hal itu terjadi secara keseluruhan atau hanya sebagian.
“Itu juga menjadikan pilkada ini sebagai sumber pemasukan untuk menyiapkan katakanlah pileg, karena kepentingan utama partai-partai politik itu adalah pemilih legislatif, baik DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Itu saya kira tidak usah ditutupi lah saya kira,” ungkap Arsul.
Selain itu, Arsul mengatakan kesulitan yang lain untuk partai politik terbuka dalam distribusi calon kepala daerah, karena egoisme dan egosentris yang masih melekat.
“Jawaban saya itu adanya egoisme, egosentris itu masih melekat dan tidak gampang menghilangkannya. Karena itu, untuk menyeimbangkan ego kita, memang kita perlu perbaikan pada sistem terkait pilkada itu sendiri yang lebih menyajikan sistem yang kredibel,” tuturnya,
Dia pun tidak menampik, akibat sistem yang masih perlu adanya perbaikan mengakibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2002 telah menangkap ratusan penjabat kepala daerah.
-
EKBIS15/09/2026 09:30 WIBIHSG Jeblok! 3 Saham Bank Jumbo Ikut Terseret
-
OASE15/09/2026 05:00 WIBUmat Islam Wajib Percaya Seluruh Kitab Ini Tanpa Terkecuali
-
POLITIK15/09/2026 14:00 WIBGolkar Angkat Suara soal OTT Fahd
-
NASIONAL15/09/2026 16:00 WIBJurnalis Hilang, Pencarian Tembus Bengkulu
-
NASIONAL15/09/2026 07:00 WIBFahd Arafiq hingga Eks Bupati Kebumen Masuk OTT KPK
-
NUSANTARA15/09/2026 14:30 WIBKabut dan Asap Turunkan Jarak Pandang hingga 1 Km di Sumut
-
DUNIA15/09/2026 15:00 WIBIRGC Klaim Tembak Jatuh Drone AS di Selat Hormuz
-
RIAU15/09/2026 15:30 WIBPolisi Bongkar 82 Kasus Narkoba

















