Berita
Perhitungan Suara Pileg, PPP: Penyebab Parpol Sulit Terbuka Usung Calon Kepala Daerah
AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan, kesulitan partai politik untuk lebih terbuka dalam pengusungan calon kepala daerah. Salah satunya karena Pilkada menjadi perhitungan sumber perolehan suara pada Pileg. Hal itu menjadi jawaban dari pertanyaan, apa yang menjadi pertimbangan partai politik dalam menentukan calon kepala daerah yang kerap kali tidak […]
AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan, kesulitan partai politik untuk lebih terbuka dalam pengusungan calon kepala daerah. Salah satunya karena Pilkada menjadi perhitungan sumber perolehan suara pada Pileg.
Hal itu menjadi jawaban dari pertanyaan, apa yang menjadi pertimbangan partai politik dalam menentukan calon kepala daerah yang kerap kali tidak sejalan dengan harapan masyarakat.
“Kalau terkait calon ya, saya kira ini terkait juga hal yang lain tidak bisa kita pungkiri ya, kalau ada yang memungkiri itu menurut saya munafik lah,” ujar Arsul saat diskusi virtual yang dilaksanakan Negara Institut, Sabtu (20/6/2020).
Arsul mengungkapkan bahwa pengusungan calon pilkada oleh partai politik telah dijadikan sebagai perhitungan sumber pemasukan di Pileg nanti. Hal itu menjadi faktor yang dia rasakan saat menduduki Sekjen PPP, walaupun dia tidak mengetahui apakah hal itu terjadi secara keseluruhan atau hanya sebagian.
“Itu juga menjadikan pilkada ini sebagai sumber pemasukan untuk menyiapkan katakanlah pileg, karena kepentingan utama partai-partai politik itu adalah pemilih legislatif, baik DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Itu saya kira tidak usah ditutupi lah saya kira,” ungkap Arsul.
Selain itu, Arsul mengatakan kesulitan yang lain untuk partai politik terbuka dalam distribusi calon kepala daerah, karena egoisme dan egosentris yang masih melekat.
“Jawaban saya itu adanya egoisme, egosentris itu masih melekat dan tidak gampang menghilangkannya. Karena itu, untuk menyeimbangkan ego kita, memang kita perlu perbaikan pada sistem terkait pilkada itu sendiri yang lebih menyajikan sistem yang kredibel,” tuturnya,
Dia pun tidak menampik, akibat sistem yang masih perlu adanya perbaikan mengakibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2002 telah menangkap ratusan penjabat kepala daerah.
-
NASIONAL14/06/2026 10:00 WIBBGN Bantah Keras Isu Dana MBG Mengalir ke Presiden
-
RAGAM14/06/2026 15:30 WIBDokter Ungkap Batas Aman Makan Mi Instan
-
POLITIK14/06/2026 11:00 WIBPKS Targetkan Rekrutmen Relawan Tiap Hari
-
JABODETABEK14/06/2026 10:30 WIBNekat! Mobil Showroom Dijual demi Judol dan Pinjol
-
DUNIA14/06/2026 12:00 WIBPesawat Angkut Militer India Hancur Saat Mendarat
-
NUSANTARA14/06/2026 16:30 WIBKasus Pertalite 25 Liter di Medan, Hakim Sebut Curigai Ada “Request”
-
POLITIK14/06/2026 18:00 WIBPartai Gelora Siapkan Strategi Baru untuk Pemilu 2029
-
NASIONAL14/06/2026 13:00 WIBBagja Ingin Jajaran Bawaslu Melek Tipikor
















