AKTUALITAS.ID – Menko Polhukam Mahfud Md mengajukan tambahan anggaran tahun 2021 sekitar Rp 69,6 miliar. Usulan itu disampaikan dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun 2021. Dalam paparannya, Mahfud menjelaskan bahwa pagu indikatif yang diterima Kemenko Polhukam tahun 2021 hanya sebesar Rp 267,7 miliar.
Pagu tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Nomor S-376/MK.02/2020 dan B.310/M.PPN/D.80/PP.04.02/05/2020 tanggal 8 Mei 2020. Padahal, usulan awalnya adalah sebesar Rp 337,3 miliar.
“Bahwa pagu indikatif Kemenko Polhukam pada tahun 2021 sebesar Rp 267 miliar. Untuk pengusulannya di 2021 Rp 337,3 miliar, tetapi pagu indikatif Rp 267 miliar,” ujar Mahfud, Senin (22/6/20).
Dari selisih tersebut, Kemenko Polhukam ingin ada tambahan sebesar Rp 69,6 miliar. Tambahan itu dibutuhkan salah satunya untuk pengembangan teknologi pemilu pungut-hitung suara dalam varian rekapitulasi elektronik atau e-recap atau e-voting.
“Nah kami ingin mengajukan tambahan. Tambahan dari pagu itu terbagi dalam 13 kebutuhan. Mulai pengembangan teknologi pemilu, revitalisasi penggunaan sarana prasarana berbasis elektronik dan sebagainya,” paparnya.
Adapun 13 kebutuhan yang dimaksud Mahfud terdiri dari pengembangan teknologi e-voting sebesar Rp 4,876 miliar, optimalisasi penggunaan sarana prasarana berbasis elektronik dalam proses penanganan perkara dalam sistem peradilan sebesar Rp 5,187 miliar, koordinasi peningkatan penanganan krisis nasional sebesar Rp 4,654 miliar, dan koordinasi percepatan PLBN sebesar Rp 2,4 miliar.
Kemudian ada pemantapan ideologi pancasila sebesar Rp 2,312 miliar, optimalisasi pembinaan kesadaran bela negara di wilayah otonomi khusus sebesar Rp 2,312 miliar, koordinasi penguatan pelayanan publik Rp 5,271 miliar, hingga optimalisasi peran tim Satgas Saber Pungli sebesar Rp 9,937 miliar.
Selanjutnya, peningkatan sarana dan prasarana Kemenko Polhukam, Kompolnas, dan Komjak sebesar Rp 24,667 miliar, pembangunan data center sebesar Rp 5,133 miliar, peningkatan pengawasan kinerja dan akuntabilitas Kemenko Polhukam sebesar Rp 1,265 miliar, pembangunan pelayanan publik terpadu dan keterbukaan informasi Kemenko Polhukam sebesar Rp 1,113 miliar, dan peningkatan reformasi birokrasi sebesar Rp 514 juta.
“Sehingga kalau Banggar ini memahami untuk kemudian menyetujui tentu nanti kami akan berterima kasih dan akan mem-follow up di internal pemerintah. Kami berjanji untuk menjaga sebaik baiknya anggaran yang diberikan kepada kami, artinya kami akan mengelola dengan baik,” tandasnya.
