AKTUALITAS.ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan seluruh rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden (Raperpres) dari Omnibus Law UU Cipta Kerja diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan depan.
Itu berarti, seluruh aturan turunan UU Cipta Kerja disahkan pada Februari 2021.
“Ini hampir seluruh RPP dan Raperpres substansial selesai dan diharapkan satu minggu ke depan bisa diproses untuk tanda tangan presiden,” ucap Airlangga dalam Webinar: Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi 2021, Rabu (27/1/2021).
Airlangga menyatakan jumlah aturan turunan UU Cipta Kerja sebanyak 52 aturan. Jumlahnya bertambah dari sebelumnya yang hanya 44 aturan turunan.
“Kami siapkan 44 aturan turunan baik RPP dan Raperpres. Kami tambahkan enam dan dua, jadi total 52 regulasi turunan,” ujar Airlangga.
Ia menjelaskan salah satu aturan turunan itu berupa daftar prioritas investasi (DPI). Dalam beleid itu, pemerintah akan membuka 1.700 bidang usaha untuk investasi.
Kemudian, pemerintah juga menyiapkan 246 bidang usaha prioritas dengan insentif fiskal dan non fiskal. Hal itu seperti tax holiday dan tax allowance.
Kemudian, ada 90 bidang usaha yang dialokasikan untuk kemitraan dengan koperasi dan UMKM. Lalu, 46 bidang usaha dengan persyaratan tertentu.
“Pemerintah harapkan ada kenaikan daya saing di Indonesia,” kata Airlangga.
