Singapura Desak Junta Militer Cari Solusi Damai atas Krisis Politik

Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan angkatan bersenjata Myanmar terhadap rakyat mereka sendiri merupakan aib negara.

Hal itu diutarakan Vivian ketika mendesak junta militer Myanmar mencari solusi damai atas krisis politik yang terjadi di negara itu akibat kudeta pada 1 Februari lalu.

“Ini adalah puncak rasa malu negara ketika angkatan bersenjata di mana pun menggunakan senjata terhadap warga negaranya sendiri,” kata Vivian kepada wartawan pada Jumat (5/3).

Pernyataan itu diutarakan Vivian ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa sudah ada 50 orang lebih yang tewas akibat bentrokan antara aparat dan pedemo anti-kudeta di Myanmar sejak kudeta 1 Februari berlangsung.

Sebanyak lebih dari 1.700 orang juga telah ditahan aparat Myanmar terkait demonstrasi, termasuk 29 wartawan.

Vivian kembali mengatakan bahwa Singapura merasa sangat terkejut dengan kekerasan yang berlangsung di Myanmar.

Vivian dan menteri luar negeri negara ASEAN, termasuk Indonesia, juga telah mengadakan rapat khusus membahas situasi di Myanmar bersama perwakilan junta militer negara itu pada pekan ini.

Vivian menekankan bahwa ia dan menlu negara ASEAN lain hampir setiap hari berkomunikasi satu dan lainnya untuk membahas perkembangan di Myanmar.

Namun, Vivian mengatakan bahwa meskipun ASEAN memainkan peran konstruktif dalam memfasilitasi pemulihan krisis politik Myanmar, progres pemulihan akan tetap bertumpu pada pihak-pihak internal di negara itu.

“Jika Anda melihat selama 70 tahun terakhir, otoritas militer di Myanmar, jujur saja, tidak pernah menanggapi sanksi ekonomi, tidak pernah juga menanggapi keburukan moral mereka,” kata Vivian seperti dikutip Reuters.

Vivian mengatakan piagam ASEAN dan deklarasi HAM tidak cukup mengubah perilaku junta militer Myanmar.

“Kunci akhirnya terletak di Myanmar sendiri dan ada batasan sejauh mana tekanan eksternal akan berdampak,” kata Vivian.