Inggris menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan besar Myanmar Economic Corporation (MEC) karena memiliki hubungan erat dengan junta militer pada Rabu (31/3).
Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, mengatakan MEC disanksi karena terlibat pelanggaran hak asasi manusia yang serius dengan menyediakan dana bagi junta Myanmar, serta hubungannya dengan tokoh militer senior.
“Militer Myanmar telah tenggelam ke titik terendah baru dengan pembunuhan sewenang-wenang terhadap orang-orang tidak bersalah, termasuk anak-anak,” kata Raab.
“Tindakan terbaru Inggris menargetkan salah satu aliran pendanaan utama militer Myanmar dan menambah beban yang diterima mereka atas pelanggaran HAM yang mereka lakukan.”
Kekerasan di Myanmar terus memburuk sejak kudeta militer menggulingkan pemerintahan sipil di bawah Penasihat Negara, Aung San Suu Kyi, pada 1 Februari lalu.
Menurut lembaga Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), setidaknya 538 warga sipil tewas akibat bentrokan aparat dan demonstran anti-junta militer sejak kudeta terjadi.
Sabtu akhir pekan lalu menjadi hari paling berdarah sejauh ini lantaran sebanyak 141 orang dilaporkan tewas dalam sehari.
Amerika Serikat yang selama ini menyerukan komunitas internasional untuk beramai-ramai menekan junta militer Myanmar menyambut baik sanksi baru Inggris tersebut.
“Para pemimpin kudeta harus menghentikan semua kekerasan terhadap rakyat Myanmar dan memulihkan demokrasi,” kata Menlu AS, Antony Blinken, seperti dikutip Reuters.
