Sekelompok aktivis Myanmar mendesak warga agar berhenti membayar pajak dan segala tagihan, termasuk tagihan listrik serta sekolah, sebagai bentuk perlawanan terhadap junta militer.
Selain demonstrasi, aktivis pro-demokrasi mengajak masyarakat untuk semakin rajin membangkang dengan menolak membayar tagihan listrik hingga pinjaman pertanian. Mereka juga meminta supaya semua anak-anak diminta berhenti sekolah untuk sementara.
“Kami semua, orang-orang di kota-kota, kelurahan dan kemudian daerah dan negara bagian harus bekerja sama untuk membuat boikot yang berhasil terhadap junta militer,” kata aktivis Khant Wai Phyo dalam pidatonya di sebuah protes di pusat kota Monywa pada Minggu (25/4).
“Kami tidak berpartisipasi dalam sistem mereka, kami tidak bekerja sama dengan mereka (junta militer),” paparnya menambahkan.
Belum ada tanda-tanda situasi mereda di Myanmar hampir tiga bulan kudeta berlangsung.
Korban tewas terus berjatuhan bahkan sehari setelah junta militer mengklaim akan mengakhiri kekerasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta pada Sabtu (24/4) pekan lalu.
Dikutip Reuters, hingga kini, menurut catatan Lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik Myanmar (AAPP), jumlah korban tewas dalam bentrokan antara rakyat dan aparat keamanan mencapai 751 orang.
Sementara yang ditahan sejak kudeta pada 1 Februari lalu mencapai 4.437 orang.
Sebelum pelaksanaan KTT ASEAN yang digelar di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, jumlah korban meninggal dalam krisis politik di Myanmar mencapai 748 orang.
Beberapa aksi unjuk rasa juga terus terjadi di kota-kota besar Myanmar pada Minggu (25/4) kemarin.
Ratusan pengunjuk rasa juga turun ke jalan di beberapa kota pada Senin meski belum ada laporan terkait kerusuhan terjadi.
Para aktivis pro demokrasi mengkritik junta militer dan para pemimpin negara Asia Tenggara lantaran menghasilkan lima poin konsensus tetapi tidak memberikan batasan waktu yang jelas.
Sejumlah pihak bahkan menganggap KTT ASEAN di Jakarta itu tak menghasilkan jalan keluar konkret yang dapat membantu menghentikan kekerasan di Myanmar.
