Gertak Desak Kementerian ATR/BPN Usut Mafia Tanah

AKTUALITAS.ID – Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (Gertak) meminta Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang saat ini dinakhodai Agus Harimurti Yuhoyono (AHY) untuk mengusut praktik mafia tanah termasuk dugaan keterlibatan oknum pejabat lembaga yang ia pimpin. 

“Kami meminta AHY Menteri ATR/BPN yang baru menyelesaikan permasalahan sengketa yang berlarut-larut dan mendesak pencopotan beberapa oknum pejabat yang diduga terlibat mafia tanah,” kata Ketua umum Gertak, Dimas Tri Nugroho melalui keterangan di Jakarta, Senin, (26/02/2024). 

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, (21/02/2024). AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN. 

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah melakukan berbagai aktivitas setelah mengemban jabatan baru dari Presiden Joko Widodo.

Dimas menegaskan banyak kasus sengketa lahan yang diduga penuh rekayasa dan intervensi dari berbagai pihak hingga merugikan Rakyat.

Dimas meyakini Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudoyono (AHY) yang baru terpilih dapat memberantas mafia tanah dan lebih membela rakyat yang mencari keadilan sesuai instruksi Presiden RI untuk mereformasi agraria.

“Kami percaya AHY merupakan sosok yang dapat memberi cahaya keadilan bagi rakyat kecil yang dipilih oleh Presiden RI,” ujar Dimas.

Dimas juga menuntut Kementerian ATR/BPN RI menelusuri aset milik pengusaha dan oknum pejabat yang diduga terlibat praktik mafia tanah di indonesia.

“Menurut Dimas dalam kasus tanah Keterlibatan pejabat di BPN disinyalir melibatkan sejumlah pejabat, Mafia tanah kerap kali diduga melibatkan sejumlah pegawai BPN, termasuk juga pendana. Para mafia tanah terkait perkara tanah melibatkan pegawai ASN lintas instansi.” pungkasnya. 

Sebelumnya, Ketua Gertak, Dimas pernah melaporkan dan memberikan bukti terkait beberapa kasus mafia tanah yang terjadi di Jakarta dan diterima perwakilan Kementerian ATR/BPN. [Kiki Budi Hartawan/Ari Wibowo]