DNIKS Gandeng Kemensos, BUMN, dan Swasta Perkuat Program Pemberdayaan Sosial

AKTUALITAS.ID – Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) Ahmad Effendy Choirie mengatakan, kolaborasi strategis dengan Kementerian Sosial (Kemensos) serta berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan BUMN, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial di Indonesia. Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung program pemerintah dalam penanganan masalah sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga percepatan pengentasan kemiskinan melalui kolaborasi lintas sektor.

“Pemerintah punya undang-undang kesejahteraan sosial hingga disabilitas yang mengamanatkan bahwa penanganan masalah sosial harus melibatkan lembaga sosial masyarakat,” kata Ahmad Effendy Choirie, Jumat (24/7/2026).

Effendy menjelaskan pemerintah tidak dapat menyelesaikan persoalan sosial secara sendiri tanpa dukungan aktif organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial. Karena itu, DNIKS mengambil peran sebagai koordinator nasional yang menghimpun berbagai organisasi sosial di tingkat pusat untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam menjalankan program kesejahteraan.

Menurut Effendy, posisi DNIKS serupa dengan organisasi payung yang menaungi berbagai komunitas di bidang tertentu. Melalui fungsi koordinasi tersebut, DNIKS berupaya menghubungkan pemerintah, organisasi sosial, dunia usaha, hingga masyarakat agar program kesejahteraan dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau kelompok yang membutuhkan.

Untuk mendukung agenda pemerintah, DNIKS saat ini menjalankan delapan program strategis bertajuk Asta Bakti. Program tersebut difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pemberdayaan ekonomi, serta pengembangan keterampilan yang bersifat inklusif.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pelatihan pemanfaatan teknologi digital bagi penyandang disabilitas. Ribuan peserta dibekali kemampuan menggunakan perangkat digital dan telepon pintar sebagai sarana membangun usaha mandiri, memperluas akses pasar, serta meningkatkan peluang memperoleh penghasilan.

Politikus itu menuturkan pelatihan digital dipilih karena perkembangan teknologi membuka kesempatan baru bagi penyandang disabilitas untuk bekerja maupun berwirausaha tanpa dibatasi ruang dan waktu. Melalui keterampilan digital, peserta diharapkan memiliki daya saing lebih baik di tengah perkembangan ekonomi berbasis teknologi.

Dalam pelaksanaan program tersebut, DNIKS menggandeng berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), badan usaha milik negara (BUMN), serta perusahaan swasta. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar pelatihan, pendampingan, hingga akses terhadap peluang usaha dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Effendy menambahkan sinergi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kompetensi masyarakat rentan, tetapi juga memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Dukungan dunia usaha diharapkan mampu membuka akses terhadap lapangan pekerjaan maupun pengembangan usaha berbasis kewirausahaan.

Program pemberdayaan itu juga dinilai relevan dengan kondisi ketenagakerjaan penyandang disabilitas di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Komite Nasional Disabilitas pada 2025, sekitar 17 juta dari total 22,97 juta penyandang disabilitas berada pada usia produktif. Namun, tingkat partisipasi kerja kelompok tersebut masih tergolong rendah sehingga membutuhkan dukungan pelatihan, peningkatan keterampilan, dan akses yang lebih luas terhadap dunia kerja.

Dirinya menegaskan seluruh program kolaboratif yang dijalankan DNIKS merupakan bentuk dukungan terhadap Kementerian Sosial dalam mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ini semua kami lakukan sekali lagi untuk membantu pemerintah supaya pemerintah segera bisa mewujudkan cita-cita nasional kemerdekaan Republik Indonesia. Saya kira itu,” ujar Effendy.