Pekerja Pertamina Balongan Gelar Aksi Melawan ‘Sunat’ Upah akibat Pergantian Vendor

BALONGAN — Praktik alih daya (outsourcing) di lingkungan Objek Vital Nasional kembali memicu gejolak. Sejumlah pekerja di PT Pertamina Integrated Terminal Balongan (ITB) menggelar aksi unjuk rasa usai pendapatan bulanan mereka dipangkas drastis menyusul masuknya perusahaan pengelola (vendor) baru, Selasa (21/7/2026).

Pemangkasan tersebut tidak main-main. Pendapatan pekerja yang sebelumnya mencapai kisaran Rp 7,2 juta per bulan, merosot tajam menjadi hanya Rp 4,6 juta per bulan di bawah naungan vendor baru.

“Dulu itu all in, upah bisa mencapai Rp 7.200.000. Tapi karena kebijakan baru, pekerja hanya terima sekitar Rp 4.600.000-an. Jelas ini menjadi masalah besar karena berkurangnya sangat drastis, hampir setengahnya,” tegas Wakil Ketua Gasbumi Federasi Serikat Buruh Migas KASBI, Iin Sutanto, di lokasi aksi.

Aksi ini melibatkan pekerja dari berbagai lini pendukung operasional terminal minyak tersebut, mulai dari fungsi sarana dan prasarana hingga petugas kebersihan.

Fenomena Vendor Baru: Beban Kerja Sama, Hak Meringkuk

Pergantian vendor di anak usaha BUMN sebenarnya merupakan prosedur bisnis yang lazim. Namun, masalah mendasar muncul ketika penyedia jasa baru menekan biaya operasional dengan memotong hak-hak dasar pekerja yang telah mengabdi bertahun-tahun.

Mirisnya, penurunan upah ini terjadi di tengah kondisi pekerja yang sudah dua tahun berturut-turut tidak mengalami kenaikan gaji.

Iin menilai, nominal Rp 4,6 juta yang disodorkan vendor baru sangat jauh dari kata ideal jika diukur menggunakan parameter Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

“Cukup enggak cukup, intinya mepet sekali dan kesejahteraan pekerja jadi taruhannya. Kalau kita pakai rumus KHL sendiri, nominal segitu sebenarnya masih kurang,” tambah Iin.

Titik Terang yang Masih Dibayangi Ketidakpastian

Gelombang orasi di luar gerbang PT Pertamina ITB perlahan melandai ketika perwakilan pekerja akhirnya diterima masuk ke meja perundingan. Dari balik pintu mediasi bersama pihak manajemen dan pengelola baru, muncul sejengkal kompromi yang mulai mencairkan ketegangan.

Vendor baru akhirnya melunak dan bersedia menyelaraskan besaran upah pokok pekerja agar setara dengan standar yang diterapkan perusahaan lama. Tak hanya itu, manajemen baru juga mengobati kekecewaan buruh dengan menyepakati adanya kenaikan pada insentif kehadiran.

Namun, hasil kesepakatan tersebut barulah setengah jalan. Di luar komponen gaji pokok, nasib sejumlah hak finansial pekerja masih menggantung di udara. Salah satu poin krusial yang belum menemui titik terang adalah Tunjangan Akomodasi dan Kesejahteraan (TAK) dari Pertamina—komponen bernilai dua kali lipat dari upah bulanan—yang hingga kini statusnya masih tertahan untuk dibahas ulang oleh vendor.

Daftar kecemasan pekerja kian bertambah lantaran skema baru yang disodorkan pengelola ternyata menghapus Santunan Pemutusan Hubungan Kerja (SPM). Ketiadaan jaminan dana purnatugas ini menjadi batu ganjalan utama yang membuat para buruh enggan berpuas diri, mengisyaratkan bahwa perjuangan di meja negosiasi masih jauh dari kata usai.

Didorong ke Direksi Pertamina

Serikat pekerja menegaskan bahwa perjuangan belum selesai. Mengingat peran vital Terminal Balongan dalam rantai pasok energi nasional, ketidakstabilan kondisi kerja berpotensi mengganggu efektivitas operasional di lapangan.

Permasalahan ini kini telah diteruskan hingga ke tingkat Direksi PT Pertamina (Persero). Pihak KASBI memastikan akan terus mengawal perundingan hingga hak-hak normatif dan kesejahteraan buruh dikembalikan sesuai porsinya.