Protes Massal di Korsel, Rakyat Tuntut Presiden Yoon Suk Yeol Mundur Usai Umumkan Darurat Militer”

AKTUALITAS.ID – Rakyat Korea Selatan beramai-ramai menyerukan pemakzulan dan pengunduran diri Presiden Yoon Suk Yeol setelah dia mengumumkan status darurat militer secara tiba-tiba pada Selasa malam (3/12/2024). Meskipun darurat militer itu dicabut pada Rabu dini hari, gelombang protes dari masyarakat dan serikat pekerja tidak menunjukkan tanda-tanda mereda.

Koalisi serikat pekerja terbesar di negeri ginseng, Konfederasi Serikat Buruh Korea, berjanji untuk melakukan unjuk rasa di pusat kota Seoul dan mengancam akan melakukan pemogokan sampai Yoon mundur dari jabatannya. Aksi protes juga telah berlangsung di depan Majelis Nasional, dengan demonstran menuntut pencabutan status darurat dan menyerukan penangkapan presiden.

Presiden Yoon menjelaskan keputusannya tersebut sebagai langkah untuk “melindungi Korea Selatan dari elemen-elemen anti-negara, termasuk potensi ancaman dari Korea Utara.” Namun, ia gagal memberikan rincian yang jelas mengenai ancaman yang dimaksud, yang justru memperburuk ketidakpercayaan publik dan membuka jalan menuju pemakzulan.

Partai oposisi di Majelis Nasional juga mulai menggerakkan langkah untuk menggulingkan Yoon. Mereka berencana mengajukan rancangan undang-undang pemakzulan yang harus diputuskan dalam waktu 72 jam. “Parlemen harus fokus untuk segera menangguhkan kegiatan presiden dan meloloskan rancangan undang-undang pemakzulan secepatnya,” tegas Hwang Un-ha, salah satu anggota koalisi oposisi.

Sesuai dengan prosedur, Majelis Nasional dapat memakzulkan presiden jika lebih dari dua pertiga anggota parlemen setuju. Sidang pemakzulan kemudian akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memverifikasi langkah tersebut, yang memerlukan suara enam dari sembilan hakim untuk mengesahkan pemecatan.

Saat ini, partai Yoon memiliki 108 kursi di badan legislatif yang beranggotakan tiga ratus orang. Jika presiden benar-benar mundur atau diberhentikan, Perdana Menteri Han Duck-soo akan mengambil alih sebagai pemimpin sementara sampai pemilihan baru diadakan.

Ketegangan politik ini menjadi pengingat akan ketidakpuasan yang melanda masyarakat Korea Selatan, yang melihat langkah Yoon sebagai pengabaian terhadap suara rakyat dan prinsip demokrasi. Protes yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa rakyat tidak akan tinggal diam dalam menanggapi kebijakan yang dianggap merugikan. (Enal Kaisar)