DUNIA
Gawat! Shutdown Pemerintah AS Ancam Keamanan Stok Nuklir Nasional
AKTUALITAS.ID – Krisis anggaran yang memicu shutdown pemerintah Amerika Serikat sejak 1 Oktober lalu kini mulai menunjukkan dampak yang sangat serius, bahkan mengancam keamanan stok nuklir nasional. Badan Keamanan Nuklir Nasional (NNSA), yang bertanggung jawab atas pemeliharaan ribuan hulu ledak, telah mengumumkan perumahan massal karyawannya.
Pada Senin (20/10/2025), NNSA, di bawah naungan Departemen Energi, mulai merumahkan mayoritas stafnya. Hal ini terjadi setelah Kongres, khususnya Senat, gagal mencapai kesepakatan anggaran selama 20 hari berturut-turut.
Menurut pernyataan dari juru bicara Departemen Energi, sebanyak 1.400 pegawai federal NNSA terpaksa dirumahkan terhitung mulai 20 Oktober 2025. Jumlah ini merupakan mayoritas staf yang bertugas menjaga keamanan stok nuklir AS.
“Akibat shutdown pemerintahan oleh Partai Demokrat, sekitar 1.400 pegawai federal NNSA akan dirumahkan. Hanya kurang dari 400 pegawai federal NNSA yang akan terus bekerja untuk mendukung perlindungan properti dan keselamatan manusia,” jelas juru bicara tersebut.
NNSA merupakan badan vital yang mengawasi 60.000 kontraktor dan bertanggung jawab penuh untuk merancang, memproduksi, merawat, dan mengamankan senjata nuklir AS. Berdasarkan data Bulletin of the Atomic Scientists, AS saat ini memiliki 5.177 hulu ledak nuklir, di mana sekitar 1.770 di antaranya telah dikerahkan.
Laporan CNN menyebutkan, karyawan yang dirumahkan termasuk mereka yang bekerja di fasilitas perakitan senjata nuklir penting seperti Pantex di Texas dan Y-12 di Tennessee.
Shutdown adalah kondisi ketika sebagian besar lembaga pemerintahan federal AS harus menghentikan operasi karena Kongres gagal menyetujui anggaran belanja. Hingga kini, Senat dilaporkan sudah 11 kali gagal melakukan pemungutan suara untuk mengakhiri krisis ini.
Penyebab utama kebuntuan politik ini adalah tuntutan Partai Demokrat agar resolusi anggaran yang disahkan DPR mencakup subsidi kesehatan bagi 24 juta warga AS yang akan segera kedaluwarsa.
Kegagalan mencapai kesepakatan ini tidak hanya mengancam layanan publik, tetapi kini berdampak langsung pada operasional pertahanan paling sensitif negara, menimbulkan kekhawatiran global mengenai stabilitas pengelolaan senjata nuklir AS. (Mun)
-
NASIONAL25/06/2026 17:44 WIBKasus YTR, PPP Minta Negara Hadir Berikan Pendampingan Maksimal
-
POLITIK25/06/2026 17:00 WIBDemokrat 10 Tahun Oposisi Tanpa Main Mata dengan Kekuasaan
-
NASIONAL25/06/2026 16:16 WIBBahlil Buka Kartu! Ada 120 Sumur Minyak Baru, RI Siap Kurangi Impor BBM
-
NASIONAL25/06/2026 16:47 WIBHarga Pertamax Diprediksi Turun per 1 Juli 2026
-
RAGAM25/06/2026 16:00 WIBTidur Dekat HP Jadi Kebiasaan Buruk Generasi Digital
-
POLITIK25/06/2026 14:00 WIBPengamat SDI: UU Perampasan Aset Jawab Kerinduan Rakyat
-
EKBIS25/06/2026 11:30 WIBHarga Minyak Dunia Jeblok ke Titik Terendah
-
POLITIK25/06/2026 17:20 WIBPengamat: Pengacara Profesional akan Berpikir Ulang Bela Jokowi dalam Kasus Ijazah

















