DUNIA
Putusan Bersejarah: Jepang Harus Bayar 3,9 Miliar Yen karena Kebisingan Militer
AKTUALITAS.ID – Pengadilan Distrik Yokohama, Rabu (19/11/2025), mengabulkan gugatan ribuan warga yang tinggal di sekitar Pangkalan Udara Atsugi, Prefektur Kanagawa, dan memerintahkan Pemerintah Jepang membayar ganti rugi sekitar 3,9 miliar yen atau sekitar 25 juta dolar AS.
Putusan itu disampaikan Hakim Ketua Nobuhiro Okada, yang menilai aktivitas penerbangan di pangkalan tersebut telah menimbulkan dampak kesehatan dan gangguan psikologis yang serius bagi warga. Okada menegaskan bahwa tingkat kebisingan yang ditimbulkan “melampaui batas toleransi dalam kehidupan sosial” sehingga dinilai telah melanggar hak-hak masyarakat.
Gugatan ini diajukan oleh sekitar 8.000 warga dari Kota Ayase dan Yamato—dua wilayah padat penduduk yang mengapit pangkalan udara yang digunakan bersama oleh Pasukan Bela Diri Jepang dan militer Amerika Serikat.
Seorang pejabat dari biro regional Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan pihaknya akan “bertindak secara tepat dengan lembaga terkait mengenai langkah-langkah selanjutnya,” tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Kasus kebisingan Pangkalan Atsugi bukan hal baru. Sejak 1976, rangkaian gugatan terkait polusi suara dari aktivitas militer terus bergulir, mencerminkan kekhawatiran publik yang telah berlangsung hampir lima dekade.
Putusan terbaru ini kembali menegaskan desakan warga agar pemerintah mengambil langkah nyata dalam mengurangi dampak kebisingan yang terus mereka rasakan setiap hari. (YAN KUSUMA/DIN)
-
RIAU21/06/2026 16:00 WIBDPO Kasus Curat Dibekuk Polisi di Dumai
-
NASIONAL21/06/2026 17:00 WIBPelaku Penyiksaan Perempuan di Bandung Masih Buron, Komisi III DPR Minta Polisi Bertindak Cepat
-
NUSANTARA21/06/2026 15:30 WIBTruk Hilang Kendali Seruduk Tiga Motor di Pati
-
RAGAM21/06/2026 20:30 WIB8 Tempat Wisata Terbengkalai di Indonesia, Dulu Ramai Kini Tinggal Kenangan
-
DUNIA21/06/2026 15:00 WIBTrump Sesumbar Iran Tak Punya Kekuatan Militer Lagi
-
POLITIK21/06/2026 21:30 WIBNur Alam Masuk PSI, KPK Dorong Partai Politik Terapkan Due Diligence
-
NUSANTARA22/06/2026 04:30 WIBDiancam TPP Seret Guru dan Siswa Dipaksa Dukung MBG
-
EKBIS21/06/2026 19:28 WIBBiaya Operasional Maskapai Naik, Kemenhub Evaluasi Frekuensi Penerbangan

















