PM Anwar Minta Warga Malaysia Tinggalkan Waze

AKTUALITAS.ID – Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan aplikasi navigasi digital. Bahkan, Anwar secara terbuka menyarankan warga Malaysia agar tidak menggunakan aplikasi Waze dan beralih ke aplikasi lokal bernama Tuju yang dikembangkan Otoritas Jalan Raya Malaysia.

Imbauan itu disampaikan setelah Anwar memimpin rapat Komite Keamanan Siber Nasional Malaysia (JKSN) yang membahas berbagai isu strategis terkait ancaman keamanan siber dan perlindungan data nasional.

Menurut Anwar, pemerintah Malaysia memandang keamanan data pribadi warga sebagai persoalan yang sangat penting dan tidak boleh dikompromikan dalam kondisi apa pun.

“Kita tidak bisa berkompromi dalam hal keamanan data dan identitas,” tegas Anwar dalam unggahan di Facebook.

Pernyataan tersebut mengemuka setelah pemerintah Malaysia menyoroti potensi risiko penggunaan aplikasi Waze yang dinilai memiliki implikasi terhadap pengelolaan dan keamanan data pengguna.

Anwar menilai persoalan perlindungan identitas digital harus menjadi perhatian serius di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan berbasis aplikasi.

Waze sendiri merupakan aplikasi navigasi yang pertama kali dikembangkan di Israel dan diluncurkan pada 2009. Popularitasnya melesat secara global sebelum akhirnya diakuisisi Google pada 2013 dalam transaksi bernilai sekitar US$1 miliar.

Kekhawatiran terhadap keamanan data pengguna Waze ternyata tidak hanya muncul di Malaysia. Irak dikabarkan juga tengah menyiapkan langkah pembatasan terhadap penggunaan aplikasi tersebut dengan alasan serupa, yakni keamanan data serta pertimbangan geopolitik.

Dalam rapat JKSN, pemerintah Malaysia tidak hanya membahas aplikasi navigasi, tetapi juga meninjau berbagai ancaman keamanan siber terbaru yang berkembang seiring kemajuan teknologi digital.

Salah satu fokus utama adalah penguatan MyDigital ID, sistem identitas digital nasional Malaysia yang kini menjadi bagian penting dari transformasi layanan publik berbasis teknologi.

Pemerintah Malaysia juga mengembangkan strategi integrasi antara MyKad sebagai identitas fisik dan MyDigital ID sebagai identitas digital guna menciptakan sistem layanan yang lebih aman, cepat, dan terintegrasi.

Selain itu, ancaman baru dari perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) otonom turut menjadi perhatian dalam pembahasan pemerintah.

Anwar menegaskan bahwa digitalisasi harus berjalan seiring dengan perlindungan data, keamanan nasional, dan kepercayaan publik terhadap sistem teknologi yang digunakan negara.

“Upaya ini penting untuk memastikan digitalisasi layanan publik terus memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan keamanan, kepercayaan, dan kedaulatan negara,” ujar Anwar.

Pernyataan tersebut menandai semakin kuatnya perhatian Malaysia terhadap isu kedaulatan digital di tengah meningkatnya ancaman siber global dan persaingan teknologi yang makin kompleks.(Mun)