EKBIS
Adisatrya: Jangan Sampai Pemerintah Intervensi Kadin
AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan pentingnya menjaga independensi dan kemandirian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin yang saat ini tengah bergulir di parlemen.
Menurut Adisatrya, Kadin harus tetap menjadi organisasi yang kuat, mandiri, dan tidak berada di bawah bayang-bayang kekuasaan agar mampu menjalankan perannya sebagai pengawal sektor riil sekaligus penyambung aspirasi dunia usaha kepada pemerintah.
“Paling penting kita menginginkan Kadin yang mandiri, independen, dan kuat. Karena tantangan sektor riil sangat besar dan kompleks,” kata Adisatrya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU Kadin Komisi VI DPR RI bersama para pakar dan akademisi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ia menilai Kadin merupakan organisasi yang paling memahami kondisi nyata yang dihadapi pelaku usaha di berbagai sektor. Karena itu, Kadin harus diberikan ruang untuk menyampaikan masukan secara objektif, termasuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang berpotensi memberatkan dunia usaha.
Adisatrya menegaskan, hubungan antara pemerintah dan Kadin tidak boleh hanya bersifat formalitas. Pemerintah justru perlu melibatkan Kadin sejak awal sebelum menerbitkan kebijakan yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian nasional.
Menurutnya, banyak kebijakan yang secara konsep terlihat baik, tetapi menimbulkan persoalan saat diterapkan di lapangan. Karena itu, masukan dari pelaku usaha melalui Kadin dinilai sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif terhadap dunia industri.
“Pemerintah sebelum mengimplementasikan kebijakan yang berdampak luas terhadap perekonomian dan dunia usaha seharusnya mengajak Kadin berdiskusi terlebih dahulu. Masukan Kadin sangat penting terkait dampak kebijakan tersebut,” tegasnya.
Meski demikian, Adisatrya tidak menampik bahwa sinergi antara pemerintah dan Kadin tetap diperlukan dalam situasi tertentu. Ia mencontohkan peran aktif Kadin saat membantu pemerintah menjalankan program vaksinasi bagi pekerja industri pada masa pandemi Covid-19.
Di sisi lain, Adisatrya mendukung gagasan perluasan keanggotaan Kadin melalui integrasi otomatis perusahaan yang telah terdaftar dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat legitimasi dan representasi Kadin sebagai wadah dunia usaha nasional.
Namun, ia mengingatkan bahwa bertambahnya jumlah anggota juga akan meningkatkan tuntutan terhadap profesionalisme organisasi. Karena itu, reformasi tata kelola internal harus berjalan seiring dengan perluasan keanggotaan.
“Kadin harus siap dengan ekspektasi yang lebih tinggi. Dengan anggota yang bertambah, kritik terhadap internal organisasi juga pasti akan semakin besar. Pembenahan internal harus dilakukan secara paralel,” ujarnya.
Sorotan penting lainnya muncul terkait pengaturan kewenangan pemerintah dalam pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.
Adisatrya mengingatkan agar ketentuan dalam RUU tidak membuka celah intervensi pemerintah terhadap keputusan internal organisasi. Ia khawatir penggunaan frasa “persetujuan” dalam pengesahan AD/ART bisa ditafsirkan sebagai kewenangan pemerintah untuk menahan atau bahkan menolak hasil keputusan organisasi.
Menurutnya, situasi tersebut berpotensi mengganggu independensi Kadin, termasuk jika pemerintah memiliki kewenangan untuk tidak menyetujui hasil pemilihan ketua umum atau perubahan aturan internal organisasi.
“Kalau sifatnya konstitutif, akhirnya pemerintah bisa saja tidak setuju dengan ketua umum yang baru dipilih atau perubahan AD/ART. Itu bisa ditahan di pemerintah. Ini yang harus benar-benar diperhatikan terkait independensi Kadin,” pungkasnya.
Pembahasan RUU Kadin sendiri menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi organisasi tersebut sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus penjaga kepentingan dunia usaha. DPR menegaskan penguatan kelembagaan harus berjalan beriringan dengan jaminan independensi agar Kadin tetap mampu bersikap kritis, objektif, dan bebas dari intervensi dalam mengawal iklim usaha nasional. (Mun)
-
RIAU19/11/2026 12:15 WIBKurir 1.271 Cartridge Etomidate Ditangkap di Bengkalis
-
EKBIS19/11/2026 14:00 WIBEdi: Hak Ojol Jangan Tergerus Potongan Aplikasi
-
OTOTEK19/11/2026 13:30 WIBSiapa Geng Hacker Panzer yang Mengaku Curi 296 GB Data Bank BJB Syariah?
-
EKBIS19/11/2026 11:30 WIBHarga Emas Antam Hari Ini Jatuh Rp49.000 Per Gram
-
EKBIS19/11/2026 10:30 WIBRupiah Tertekan di Tengah Penguatan Dolar AS
-
NASIONAL19/11/2026 13:00 WIBUU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR
-
EKBIS19/11/2026 11:00 WIBDari Bekerja 27 Tahun di Malaysia, Endarwati Kini Kembangkan Usaha Ayam Goreng Berkat Kredit Perumahan
-
JABODETABEK19/11/2026 12:30 WIBPolisi Bongkar Dugaan Sarang Narkoba di Pasar Obor Jakarta Timur

















