Komisi XII DPR Bantah Wacana Penghapusan BBM Subsidi

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi, angkat bicara terkait wacana penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Ia menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk menghapus BBM bersubsidi.

Menurutnya, setiap perubahan terkait subsidi BBM harus mendapatkan persetujuan dari DPR, karena BBM bersubsidi melekat di APBN.

“Tidak ada wacana penghapusan subsidi, dan mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Presiden Prabowo malah menekankan untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil,” kata Bambang dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

Bambang menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin agar subsidi BBM lebih tepat sasaran. Ia mengakui masih ada ketidaktepatan dalam penyaluran, tetapi pemerintah akan terus memperbaikinya.

“Presiden ingin subsidi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak. Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan akan benahi agar tepat sasaran,” jelasnya.

Bambang juga menegaskan bahwa Prabowo memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

“Bapak presiden bercita-cita ingin ‘wong cilik podo gemuyu’, jadi kami yakin Presiden akan selalu berdiri terdepan untuk melindungi rakyat kecil,” jelasnya.

Terkait pernyataan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya yang menyatakan bahwa subsidi BBM kemungkinan akan dihapus dalam dua tahun ke depan, Bambang menilai pernyataan itu lebih kepada perbaikan skema subsidi, bukan penghapusan total.

“Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi. Tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran,” ujarnya.

Ia mencontohkan bahwa dalam Rapat Kerja 2023, Komisi VII DPR dan Menteri ESDM saat itu, Arifin Tasrif, telah menyepakati skema bahwa BBM subsidi jenis Pertalite hanya untuk kendaraan roda dua dan angkutan umum.

“Dan solar hanya diperuntukkan kepada angkutan umum dan angkutan sembako, nelayan dan petani,” katanya.

Sebelumnya, Luhut memberi sinyal bahwa tidak akan ada lagi BBM subsidi dalam dua tahun ke depan. Semua diharapkan bisa berlaku satu harga. (Mun/Ari Wibowo)