Publik Tak Pernah Dapat Laporan Capaian, Pengamat: Evaluasi MBG Dinilai Tidak Independen

AKTUALITAS.ID – Pengamat Kebijakan Publik, Hilmi Rahman Ibrahim menilai evaluasi terhadap Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak dilakukan secara independen. Menurutnya, pihak yang menyusun program justru menjadi evaluator sehingga hasil penilaian dianggap tidak objektif.

“Yang membuat program sekaligus yang mengevaluasi, jadi tidak mungkin objektif. Apalagi publik tidak pernah mendapatkan laporan capaian yang transparan,” ujar Hilmi saat dihubungi Aktualitas.id, Senin (22/9/2025).

Hilmi menegaskan, evaluasi program strategis semestinya dilakukan oleh pihak independen, bukan internal pemerintah. Transparansi capaian juga penting agar masyarakat bisa menilai sejauh mana program tersebut benar-benar memberi manfaat.

“Kalau evaluasi hanya sebatas formalitas, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Mereka berhak tahu apakah uang triliunan rupiah itu dipakai efektif atau justru tidak,” katanya.

Ia menjelaskan, untuk menjalankan program MBG pemerintah menghabiskan anggaran jumbo, yakni Rp1,2 triliun per hari untuk memberikan makanan bergizi kepada 82,9 juta anak di seluruh Indonesia. Namun hingga kini belum ada penjelasan rinci mengenai capaian sosial, perbaikan gizi anak sekolah, maupun dampak ekonomi di lapisan bawah dari program tersebut.

“Anggarannya sangat besar, tapi evaluasi nyaris tidak terdengar. Transparansi harus dikedepankan,” ujar Hilmi.

Menurutnya, tanpa laporan yang jelas, publik bisa mencurigai dana besar itu hanya menguntungkan pihak yang memiliki akses politik dan ekonomi. Padahal semua uang negara bersumber dari pajak rakyat sehingga penggunaannya wajib akuntabel.

“Kalau mengelola keuangan negara tanpa transparansi, kita tidak akan pernah naik kelas. Publik harus tahu ke mana triliunan rupiah itu dialirkan. Kalau hanya orang-orang tertentu yang menikmati, maka tujuan program ini gagal,” ucapnya.

Hilmi juga mengingatkan, program bantuan sosial kerap dijadikan ajang pencitraan. Evaluasi internal, menurutnya, semakin memperkuat dugaan bahwa MBG hanya dijalankan untuk kepentingan politik jangka pendek.

“Kadang pembuat program juga yang mengevaluasi dirinya sendiri. Itu tidak benar. Evaluasi harus independen dan melibatkan publik,” tegasnya.

Sebagai informasi, kasus keracunan siswa sekolah yang diduga pascakonsumsi MBG terus terjadi di beberapa daerah sejak program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto itu dimulai secara resmi 6 Januari 2025.

Organisasi pemerhati pendidikan, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendata setidaknya ada lebih dari lima ribu anak mengalami keracunan pascakonsumsi MBG hingga September 2025.

“Sejak MBG diluncurkan, korban keracunan terus bertambah. Pemantauan JPPI hingga medio September 2025 mencatat, tak kurang dari 5.360 anak mengalami keracunan akibat program ini,” dalam siaran pers JPPI yang diterima Kamis (18/9/2025) malam. (KBH/RR)