NASIONAL
Akademisi: Pemerintah Harus Lakukan Moratorium Program MBG
AKTUALITAS.ID – Associate Professor Public Health Monash University Grace Wange mendesak pemerintah segera melakukan moratorium Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan di berbagai daerah.
Dirinya menilai situasi tersebut sudah cukup menjadi alasan untuk menghentikan sementara program prioritas Prabowo Subianto yang telah berjalan sembilan bulan.
“Kami berharap pemerintah mau legowo melakukan moratorium, karena tidak bisa ditunda lagi. Sudah sembilan bulan berjalan, masa mau ditunda sampai kapan lagi? Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap MBG karena tingginya kasus keracunan, lemahnya mekanisme evaluasi, serta kurangnya akuntabilitas dan transparansi,” kata Grace di Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Desakan itu bukan tanpa alasan, berdasarkan hasil studi Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Wahana Visi Indonesia. Dari 1.624 responden anak, sebanyak 572 atau 35,2 persen mengaku tidak menghabiskan makanan MBG karena basi atau berbau.
“Dari pertanyaan terbuka, salah satu faktor utama anak tidak menghabiskan MBG adalah karena makanan basi atau berbau. Hasil analisis tematik menguatkan temuan ini,” jelas peneliti CISDI.
Dirinya juga menambahkan, dari 5.626 kasus yang tercatat di 17 provinsi, selain keracunan juga ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi. Kondisi ini mempertegas pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. (Yan)
-
NASIONAL09/07/2026 18:00 WIBKekayaan Jampidsus Febrie Adriansyah Tercatat Rp18,26 Miliar, Ini Rinciannya
-
FOTO09/07/2026 23:00 WIBFOTO: FGD Bawaslu Bahas Fungsi Pengawasan Pemilu
-
POLITIK09/07/2026 19:00 WIB2029 Dinasti Jokowi akan Berakhir, Cawe-cawe Cuma Mimpi
-
NASIONAL10/07/2026 00:00 WIBBupati Sukoharjo Diduga Kena OTT
-
POLITIK09/07/2026 10:00 WIBBenny Harman Ingatkan Bahaya Pasal Misterius di RUU Pemilu
-
RAGAM09/07/2026 08:30 WIBIlmuwan Bongkar Rahasia Es Abadi Antartika
-
POLITIK09/07/2026 09:00 WIBKetum PDIP Beri Komando Jadi ‘Benteng Penyeimbang’ Rezim Prabowo
-
NASIONAL09/07/2026 17:00 WIBRieke: Kasus Herawati Jadi Tolok Ukur Penegakan UU PPRT dan Perlindungan HAM