NASIONAL
Megawati: Hutan Habis untuk Sawit, Buat Apa?
AKTUALITAS.ID – Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, mengaku tak kuasa menahan air mata usai menonton film dokumenter Pesta Babi. Film karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale itu disebut membuka luka tentang masifnya kerusakan hutan dan ekspansi perkebunan sawit yang dinilai mengorbankan masyarakat adat serta lingkungan hidup.
“Saya kemarin menangis ketika melihat film Pesta Babi. Itu benar adanya. Sudah seberapa banyak hutan hanya dijadikan tanaman sawit, untuk apa? Di sana ada tradisi adat, ada hukum adat, ada hukum wilayah. Mereka minta dihargai, apakah salah?” kata Megawati dalam forum National Policy Dialogue di Universitas Gadjah Mada, Jumat (22/5/2026).
Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional itu melontarkan kritik keras terhadap arah pembangunan nasional yang dinilai makin menjauh dari semangat kedaulatan bangsa. Ia menyoroti pendekatan eksploitasi sumber daya alam yang disebut telah memicu kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, hingga pengabaian hak masyarakat adat.
Megawati menegaskan, pembangunan tidak boleh hanya mengejar keuntungan ekonomi dengan mengorbankan hutan, laut, dan identitas bangsa sendiri. Menurutnya, hukum adat serta hak masyarakat lokal wajib dihormati dalam pengelolaan sumber daya alam nasional.
Dalam pidatonya, Megawati juga mengingatkan pentingnya Indonesia kembali menegaskan identitas sebagai bangsa maritim di tengah persaingan geopolitik global dan perebutan sumber daya laut dunia.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang percaya kepada kekuatan bangsanya sendiri, laut harus kembali menjadi jalan kemajuan peradaban Indonesia,” tegasnya.
Ia menilai Indonesia selama ini belum maksimal memanfaatkan potensi kelautan sebagai pondasi pembangunan nasional, padahal posisi Indonesia di antara Samudra Hindia dan Pasifik merupakan kekuatan strategis dunia.
“Indonesia itu bukan sekadar negara daratan. Kita adalah bangsa maritim dengan posisi strategis di kawasan Samudra Hindia dan Pasifik,” ujar Megawati.
Putri Proklamator RI Soekarno itu juga menyinggung pentingnya menjaga warisan ideologi bangsa. Menurutnya, penguatan riset, inovasi, dan pembangunan maritim harus tetap berpijak pada nilai Pancasila dan semangat berdikari.
“Jangan lupakan sejarah bangsa sendiri. Pancasila itu nilai universal yang dihormati dunia internasional,” katanya.
Megawati turut meminta perguruan tinggi dan BRIN memperkuat integrasi riset dengan kebutuhan industri serta kebijakan publik agar hasil penelitian benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap kekayaan hayati Indonesia agar tidak diklaim negara lain.
Dalam kesempatan itu, Megawati memaparkan gagasan besar pembangunan berbasis keilmuan atau city of intellect. Ia menyebut Universitas Gadjah Mada sebagai pusat pengembangan Pancasila dan demokrasi, Institut Pertanian Bogor untuk kedaulatan pangan, Universitas Indonesia di bidang kedokteran dan keuangan, serta Institut Teknologi Bandung dalam teknologi industri dan militer.
Megawati juga mengingatkan pentingnya arah pembangunan jangka panjang agar visi bangsa tidak berubah setiap pergantian kepemimpinan nasional.
“Kalau presidennya berganti, jangan sampai arah pembangunannya ikut berubah semua. Kita harus punya pola pembangunan jangka panjang untuk masa depan bangsa,” pungkasnya. (Bowo/Mun)
-
POLITIK24/05/2026 14:00 WIBGerindra: Prabowo Utamakan Persatuan di Atas Rivalitas Politik
-
JABODETABEK24/05/2026 13:30 WIBWanita Diikat dan Dibuang Usai Mobil Dirampas Teman Kencan
-
NASIONAL24/05/2026 13:00 WIBDPR Desak PLN Bertanggung Jawab Usai Blackout Sumatra
-
FOTO25/05/2026 05:28 WIBFOTO: Majelis Dakwah Islamiyah Gelar Syukuran di Milad ke-48
-
DUNIA24/05/2026 18:02 WIBMalaysia Perketat Platform Digital, Anak di Bawah 16 Tahun Dibatasi Punya Akun
-
NUSANTARA24/05/2026 14:39 WIBKakek 72 Tahun Diadili Gara-Gara Curi Getah Karet untuk Beli Beras
-
NASIONAL24/05/2026 16:00 WIBGus Ipul Ungkap 3 Mandat Prabowo agar Bansos Tepat Sasaran
-
NASIONAL24/05/2026 23:00 WIBWakil Ketua DPD Desak RUU Masyarakat Hukum Adat Disahkan

















