Lawatan Luar negeri Prabowo Dikritik Dino Patti Djalal, Teddy Pasang Badan

AKTUALITAS.ID – Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya menegaskan lawatan internasional Presiden merupakan bagian dari strategi diplomasi yang disebut telah menghasilkan manfaat konkret mulai dari investasi, kerja sama ekonomi, penguatan pertahanan, hingga hubungan geopolitik Indonesia di tengah situasi global yang dinamis.

Teddy menilai kritik terhadap pemerintah merupakan hal wajar dalam demokrasi. Namun, ia mengingatkan setiap masukan perlu disampaikan berdasarkan fakta agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.

“Karena saya di-mention oleh Pak Dubes Dino, saya mau meluruskan beberapa hal. Sebelumnya, terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur,” ujar Teddy melalui akun Instagram Sekretariat Presiden, Senin (01/6/2026).

Ia juga menyebut Dino sebagai diplomat senior yang memiliki pengalaman panjang dalam hubungan internasional.

“Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi wakil menteri luar negeri walau hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan,” kata Teddy.

Menurutnya, terdapat empat isu utama yang menjadi sorotan dalam kritik terhadap kunjungan luar negeri Presiden, yakni biaya perjalanan, jumlah anggota rombongan, pengaturan jadwal dan protokoler, serta frekuensi lawatan internasional.

Terkait biaya perjalanan, Teddy menegaskan Presiden Prabowo menanggung sendiri kebutuhan pribadi di luar anggaran resmi negara. Dengan skema tersebut, pemerintah menilai tidak ada pembebanan tambahan terhadap keuangan negara untuk kebutuhan nonkedinasan Presiden selama kunjungan berlangsung.

“Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” ujar Teddy.

Ia juga menyebut jumlah delegasi dalam kunjungan luar negeri pemerintahan saat ini lebih ramping dibandingkan periode sebelumnya. Menurut Teddy, jumlah rombongan Presiden kini berkisar 50 hingga 60 orang atau hampir separuh dari periode terdahulu.

“Kalau dulu sekali keluar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal,” katanya.

Teddy menjelaskan dinamika geopolitik global saat ini berkembang cepat dengan meningkatnya konflik internasional sehingga Indonesia perlu memperkuat komunikasi langsung dengan negara mitra melalui diplomasi antarpemimpin.

Menurut dia, hubungan personal dan kedekatan emosional antarpemimpin menjadi investasi diplomatik jangka panjang yang dapat membantu Indonesia saat menghadapi kondisi darurat di masa mendatang.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Kita harus panen hubungan yang baik. Bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan dan begitu pula sebaliknya,” ujar Teddy.

Ia menilai diplomasi Presiden selama satu setengah tahun terakhir menghasilkan capaian konkret. Salah satunya, keberlanjutan kerja sama Indonesia di forum BRICS yang dinilai membantu penguatan ketahanan energi dan pangan nasional di tengah ketidakpastian global.

Selain itu, Teddy menyebut Indonesia memperoleh keuntungan ekonomi dari diplomasi luar negeri, termasuk capaian tarif nol persen untuk akses pasar Uni Eropa dan masuknya investasi besar ke Indonesia.

“Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini sekitar Rp2.430 triliun, itu data dari BKPM,” kata Teddy.

“Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar Rp575 triliun,” ujarnya menambahkan.

Istana juga menyebut diplomasi Presiden berkontribusi pada penguatan alat utama sistem persenjataan, peningkatan pelayanan ibadah haji, hingga rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi serta dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina melalui jalur diplomasi.

Sebelumnya, Dino Patti Djalal mengingatkan tingginya intensitas kunjungan luar negeri Presiden mulai menjadi perhatian publik. Melalui video di akun Instagram pribadinya pada Sabtu (30/5/2026), Dino menyarankan sebagian agenda diplomasi dilakukan secara virtual dan frekuensi lawatan dievaluasi agar tetap efektif dan efisien.

“Bapak Presiden telah menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada saya yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pesan apa adanya,” ujar Dino. (Ari)