Pemerintah Diminta Adaptif Hadapi Fenomena Homeless Media

AKTUALITAS.ID – Pemerintah didorong untuk memperkuat strategi komunikasi yang adaptif di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Seruan itu mengemuka dalam Government Social Media Summit (GSMS) 2026 di Jakarta, Jumat (12/6/2026), saat para ahli komunikasi dan teknologi membahas tantangan baru yang muncul akibat fragmentasi media dan berkembangnya fenomena homeless media.

Dewan Pembina GSMS Karina Kusumawardani mengatakan pemerintah perlu menjaga konsistensi pesan di tengah semakin beragamnya kanal informasi yang digunakan masyarakat. Menurut dia, tantangan komunikasi publik saat ini tidak hanya terletak pada penyampaian informasi, tetapi juga memastikan pesan yang diterima publik tetap utuh dan mudah dipahami.

“Di tengah fragmentasi media yang semakin kompleks, menjaga konsistensi pesan dan identitas komunikasi menjadi tantangan yang harus dijawab bersama,” kata Karina dalam forum tersebut.

Karina menilai pendekatan komunikasi pemerintah tidak dapat lagi bergantung pada satu saluran informasi. Instansi pemerintah perlu memadukan berbagai metode komunikasi, mulai dari publikasi melalui media massa, pengelolaan media sosial, hingga sosialisasi secara langsung kepada masyarakat.

“Pendekatan konvensional dan modern perlu berjalan beriringan agar kebijakan pemerintah dapat dipahami secara inklusif oleh berbagai kelompok masyarakat,” ujarnya.

Dalam diskusi yang sama, CEO NoLimit Indonesia Aqsath Rasyid Naradhipa menyoroti perubahan lanskap media akibat munculnya homeless media dan berbagai entitas informasi nonkonvensional. Fenomena tersebut, menurut dia, telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengonsumsi, dan memercayai informasi.

Aqsath menjelaskan kelompok media nonkonvensional berkembang pesat karena mampu menghadirkan perspektif yang berbeda dan lebih dekat dengan preferensi generasi muda. Karakter informasi yang singkat, cepat, dan terdesentralisasi dinilai lebih sesuai dengan pola konsumsi konten digital saat ini.

“Entitas media nonkonvensional ini berkembang pesat karena berhasil mengisi kekosongan sudut pandang, khususnya bagi demografi muda yang cenderung lebih menyukai informasi yang terdesentralisasi dan ringkas dibanding format berita tradisional,” kata Aqsath.

Menurut Aqsath, perubahan tersebut menuntut pemerintah untuk membangun pola komunikasi yang lebih dinamis dan terbuka terhadap berbagai ekosistem media baru. Ia menilai kolaborasi dengan berbagai kanal informasi penting untuk memperluas jangkauan pesan publik sekaligus menjaga kualitas diskursus di ruang digital.

“Instansi pemerintah perlu membangun kemitraan yang sehat dengan ekosistem media modern agar diskursus publik semakin beragam tanpa memperdalam polarisasi,” ujarnya. (Yan)