Korban Berjatuhan, Koalisi Sipil Minta Latihan Militer Kopdes Dihentikan

AKTUALITAS.ID – Kematian dua peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dalam rangkaian latihan dasar militer kembali memicu gelombang kritik terhadap pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai tragedi tersebut menjadi bukti bahwa pendekatan militer terhadap warga sipil dalam program pengelolaan koperasi merupakan kebijakan yang keliru dan tidak relevan dengan tujuan utama program.

Dalam pernyataan resminya, Koalisi menyebut kematian dua peserta semakin memperkuat kritik bahwa pendidikan militer tidak memiliki hubungan langsung dengan tugas profesional calon pengelola koperasi maupun kampung nelayan.

“Kematian keduanya semakin menunjukkan tidak tepatnya sistem pendidikan militer diterapkan secara serampangan untuk warga sipil. Tidak ada hubungan sama sekali antara profesionalisme kerja menjalankan tugas koperasi dengan pelatihan militer,” tegas Koalisi, Rabu (24/6/2026).

Sorotan tajam juga diarahkan kepada keterlibatan TNI dalam pelaksanaan Program SPPI Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas bersama Kementerian Pertahanan.

Menurut Koalisi, pelibatan institusi militer dalam program ekonomi kerakyatan dinilai terlalu jauh dan tidak sejalan dengan semangat pengelolaan koperasi yang seharusnya mengedepankan profesionalisme, manajemen modern, dan kebutuhan anggota.

Mereka bahkan menyebut program tersebut bermasalah sejak tahap perancangannya.

“Koalisi menilai Program Koperasi Desa Merah Putih sudah cacat sedari awal. Terlebih program ini dijalankan dengan pendekatan yang serba militer,” bunyi pernyataan tersebut.

Bagi Koalisi, tragedi yang menelan korban jiwa tidak bisa dipandang sebagai insiden biasa. Mereka menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap konsep pelatihan yang diterapkan serta peran institusi yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Selain itu, Koalisi juga mengangkat isu akuntabilitas hukum. Mereka menyoroti masih adanya perdebatan mengenai mekanisme pertanggungjawaban jika terjadi pelanggaran atau insiden dalam program yang melibatkan unsur militer.

Atas dasar itu, Koalisi mendesak investigasi independen dan penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelatihan.

Menurut mereka, hilangnya nyawa peserta yang berada di bawah pengawasan panitia seleksi dan penyelenggara tidak boleh berhenti hanya pada evaluasi administratif semata.

Lebih jauh, Koalisi mendesak pemerintah meninjau ulang bahkan menghentikan pelaksanaan pelatihan dasar kemiliteran dalam Program Koperasi Desa Merah Putih. Mereka juga meminta evaluasi lebih luas terhadap berbagai program yang dinilai membawa pendekatan militer ke ranah sipil.

Pernyataan keras tersebut menambah tekanan terhadap penyelenggara program yang sebelumnya juga telah mendapat sorotan dari sejumlah anggota DPR. Kini, setelah muncul korban jiwa dan kritik terbuka dari organisasi masyarakat sipil, polemik mengenai relevansi latihan militer bagi calon pengelola koperasi memasuki babak baru yang lebih serius.

Di tengah ambisi besar pemerintah membangun jaringan koperasi desa dan kampung nelayan berskala nasional, muncul pertanyaan yang semakin sulit diabaikan: apakah pembinaan pengelola koperasi memang membutuhkan pendekatan militer, atau justru lebih membutuhkan penguatan kompetensi manajemen, kewirausahaan, dan tata kelola profesional?
(Bowo/Mun)