DPR: PT APN Jangan Lagi Prank Publik dengan Angka

AKTUALITAS.ID – Kinerja PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) menjadi sorotan tajam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, menilai terdapat kesenjangan yang sangat lebar antara target yang ditetapkan perusahaan dengan realisasi di lapangan, baik dari sisi operasional maupun keuangan.

Dalam rapat bersama Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026), Rahmat mengingatkan bahwa kondisi tersebut berpotensi merusak kredibilitas perusahaan apabila tidak segera diperbaiki.

“Ada dua kesenjangan yang bapak sampaikan, pertama adalah kesenjangan operasional dan yang kedua adalah kesenjangan financial. Dan dua kesenjangan ini kalau seandainya tidak kita clearkan ini bisa menjadi reputasi Agrinas di bawah kepemimpinan bapak dan tim menjadi jelek,” kata Rahmat.

Rahmat menegaskan bahwa masyarakat kini menuntut BUMN menyajikan kinerja yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar target ambisius yang jauh dari realisasi.

“Kayaknya negara kita termasuk masyarakat sudah bosan di-prank dengan angka-angka. Oleh karena itu di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini kita berharap BUMN-BUMN ini memang memberikan angka yang real dan bukan harapan pepesan kosong kepada masyarakat,” tegasnya.

Dalam pemaparannya, Rahmat mengungkap sejumlah indikator yang menurutnya menunjukkan adanya kesenjangan signifikan. Ia menyebut capaian produksi Tandan Buah Segar (TBS) mengalami defisit sekitar 40 persen dibanding target, sementara tingkat utilitas pabrik kelapa sawit dilaporkan mengalami defisit hingga sekitar 80 persen.

Sorotan juga diarahkan pada kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, realisasi pendapatan PT APN mencapai sekitar Rp1,833 triliun dari target Rp5,480 triliun.

“Realisasi pendapatan PT APN itu hanya Rp1.833 miliar dari target Rp5.480 miliar, Pak. Itu jauh sekali. Kalau beda-beda 10 persen mungkin enggak apa-apa ya, ini defisit 57 persen,” ujar Rahmat.

Legislator Fraksi PKS tersebut mempertanyakan apakah kesenjangan tersebut disebabkan oleh penyusunan target yang kurang realistis atau lemahnya pelaksanaan rencana bisnis perusahaan.

“Saya tidak tahu di mana salah kita pak, apakah salah kita di perencanaan RKP atau salah kita dalam mengelola perusahaan sehingga target itu tidak tercapai. Tapi menurut saya dua-dua kesalahan ini adalah salah kita,” katanya.

Rahmat juga mengingatkan bahwa rendahnya capaian kinerja dapat memengaruhi penilaian publik terhadap manajemen perusahaan apabila tidak segera dilakukan evaluasi dan pembenahan.

Ia menutup penyampaiannya dengan menegaskan bahwa BUMN diharapkan mampu menghadirkan kinerja yang terukur, transparan, dan memberikan kontribusi nyata bagi negara. Menurutnya, target yang ditetapkan harus realistis dan dapat diwujudkan agar kepercayaan publik terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah tetap terjaga. (Bowo/Mun)