Pakar Teknologi: Persiapan 6G Tak Bisa Ditunda

AKTUALITAS.ID – Indonesia dinilai tidak boleh mengulangi keterlambatan dalam mengadopsi teknologi telekomunikasi generasi terbaru. Saat penetrasi jaringan 5G di dalam negeri masih tergolong rendah, kalangan industri justru mulai mendorong pemerintah dan pelaku usaha menyiapkan langkah menuju 6G.

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Sarwoto Atmosutarno, mengingatkan bahwa Indonesia pernah terlambat mengadopsi 5G dibanding banyak negara lain. Menurutnya, pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran agar Indonesia tidak kembali tertinggal ketika era 6G mulai bergulir secara global.

“Kita kan suka lelet tuh. Makanya kita mesti kerjain sekarang. Karena kalau kita tidak terencana dengan baik, tahu-tahu didadak oleh international environment yang mereka sudah siap,” kata Sarwoto dalam Seminar dan Workshop bertajuk Nilai Strategis Nasional TIK dari Alokasi Spektrum Upper 6GHz untuk Mobile Broadband 5G-Advanced dan 6G di Indonesia, Kamis (9/7/2026).

Ia menjelaskan, pengembangan teknologi 5G sebenarnya telah dimulai di laboratorium sejak 2012 dan mulai diterapkan secara komersial di sejumlah negara sekitar 2017. Sementara di Indonesia, layanan 5G baru resmi diluncurkan pada 2021.

Akibatnya, perkembangan adopsi 5G di Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan banyak negara yang tingkat penetrasinya telah melampaui 70 persen. Di Indonesia, pemanfaatan perangkat dan layanan 5G disebut masih belum mencapai 10 persen.

Menurut Sarwoto, kondisi tersebut tidak berarti Indonesia harus menunggu hingga 5G sepenuhnya matang sebelum mulai menyiapkan 6G. Ia menilai kedua proses tersebut dapat berjalan beriringan, terutama dalam penyusunan regulasi, pengelolaan spektrum frekuensi, riset, dan kesiapan ekosistem digital.

“Kalau saya lebih senang 6G untuk pemanfaatan kegiatan keekonomian maupun non-ekonomi, market akan menjawab,” ujarnya.

Meski demikian, Sarwoto mengakui masih rendahnya penetrasi 5G tidak lepas dari pertimbangan bisnis operator telekomunikasi.

Menurutnya, operator harus menghitung kelayakan investasi karena pembangunan jaringan 5G membutuhkan belanja modal yang besar, sementara jumlah perangkat pelanggan yang telah mendukung 5G masih terbatas.

“Nah kalau saya harus berinvestasi BTS mengganti seluruh BTS 4G menjadi 5G sedangkan enabler-nya cuma di bawah 20 persen, itu secara economic wise belum masuk,” jelasnya.

Karena itu, Mastel mendorong pemerintah mulai menyusun strategi jangka panjang terkait pemanfaatan spektrum Upper 6 GHz, yang dinilai akan menjadi salah satu fondasi penting bagi pengembangan layanan 5G-Advanced dan 6G di masa mendatang.

Menurut kalangan industri, persiapan sejak dini dinilai penting agar Indonesia tidak kembali tertinggal ketika teknologi generasi berikutnya mulai diimplementasikan secara luas di berbagai negara. (Kusuma/Mun)