Waka MPR: Saatnya Indonesia Lepas dari Impor Solar

AKTUALITAS.ID – Program biodiesel B50 dinilai menjadi salah satu kebijakan paling strategis dalam upaya melepaskan Indonesia dari ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang mendorong implementasi B50 sebagai bagian dari agenda besar kedaulatan energi nasional.

Menurut Eddy, peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50 bukan sekadar perubahan persentase campuran biodiesel. Kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengoptimalkan potensi sumber daya dalam negeri.

“Program B50 sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan energi. Indonesia memiliki sumber daya yang besar dan sudah saatnya potensi tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap impor energi,” ujar Eddy Soeparno, Senin (13/7/2026).

Eddy menilai situasi geopolitik global yang masih bergejolak menjadi pengingat bahwa ketergantungan pada energi impor merupakan risiko strategis bagi Indonesia. Karena itu, penguatan produksi energi domestik dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan ketahanan nasional.

Namun, ia mengingatkan bahwa implementasi B50 tidak boleh hanya berhenti pada target angka. Pemerintah, kata Eddy, harus memastikan kesiapan seluruh ekosistem pendukung, mulai dari kapasitas produksi, fasilitas penyimpanan, distribusi, proses pencampuran hingga kompatibilitas bahan bakar dengan kendaraan dan mesin industri.

“Peningkatan dari B40 ke B50 bukan sekadar menaikkan angka campuran biodiesel. Kita harus memastikan seluruh ekosistemnya siap, termasuk kualitas bahan bakar, infrastruktur distribusi, dan kesiapan mesin. Pengujian serta pengawasan kualitas harus dilakukan secara konsisten agar masyarakat memperoleh kepastian,” tegasnya.

Selain aspek teknis, Eddy juga mengingatkan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan minyak sawit bagi sektor energi, pangan, dan ekspor. Menurutnya, peningkatan kebutuhan bahan baku biodiesel harus dikelola secara cermat agar tidak memicu gangguan pasokan maupun kenaikan harga komoditas berbasis sawit.

Ia juga menegaskan bahwa peningkatan produksi biodiesel tidak boleh menjadi alasan untuk memperluas perkebunan dengan mengorbankan kawasan hutan. Fokus utama, menurutnya, harus diarahkan pada peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada, termasuk melalui program peremajaan sawit rakyat.

“B50 harus menjadi bagian dari transisi energi yang berkelanjutan. Karena itu, peningkatan produksi harus didorong melalui produktivitas, efisiensi, dan penguatan petani sawit, bukan melalui pembukaan lahan yang merusak lingkungan,” katanya.

Eddy juga berharap manfaat ekonomi dari implementasi B50 dapat dirasakan secara merata. Ia menekankan pentingnya melibatkan petani sawit rakyat sebagai bagian utama dalam rantai pasok sehingga nilai tambah dari program tersebut tidak hanya dinikmati kelompok tertentu.

“Kami mendukung visi besar Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan energi. B50 adalah langkah strategis ke arah tersebut. Tugas kita bersama adalah memastikan implementasinya siap secara teknis, kuat secara ekonomi, adil bagi masyarakat, dan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan,” tutup Eddy. (Mun)