Mardari Sarankan Natalius Pigai Datangi Aksi Kamisan, Bukan Menunggu Aktivis

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyarankan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendatangi langsung Aksi Kamisan untuk mendengarkan aspirasi para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM. Langkah tersebut akan menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam merespons tuntutan keadilan yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun.

“Ada baiknya Pak MenHAM mendatangi Aksi Kamisan dan mendengar langsung aspirasi mereka. Mereka konsisten memperjuangkan haknya, sampai kemarin setidaknya sudah 916 kali,” kata Mardani melalui akun X miliknya, Sabtu (18/7/2026).

Sebelumnya, Pigai mengaku telah mengundang Sumarsih untuk berdiskusi di kantor Kementerian HAM. Namun, Sumarsih membantah pernah menerima undangan resmi tersebut.

Menurut Sumarsih, informasi mengenai undangan itu hanya diketahuinya melalui pemberitaan media. Ia menegaskan tidak pernah menerima surat maupun undangan langsung dari Kementerian HAM untuk menghadiri pertemuan dimaksud.

Menanggapi polemik itu, Mardani menilai substansi persoalan bukan terletak pada mekanisme penyampaian undangan, melainkan bagaimana pemerintah menunjukkan kesungguhan dalam mendengar suara korban.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai Aksi Kamisan telah menjadi simbol perjuangan panjang keluarga korban pelanggaran HAM.

Ia mengatakan konsistensi para peserta yang telah menggelar aksi hingga ratusan kali menunjukkan bahwa persoalan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM berat masih menjadi harapan yang belum terpenuhi.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu membangun komunikasi yang lebih terbuka dan langsung dengan para korban.

“Kini menjadi tugas Kementerian HAM untuk menindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku. Semoga proses ini bermuara pada rekonsiliasi yang berkeadilan,” ujar Mardani.

Aksi Kamisan merupakan aksi damai yang digelar setiap hari Kamis di depan Istana Merdeka, Jakarta. Aksi ini diikuti keluarga korban pelanggaran HAM, aktivis, serta masyarakat sipil yang menuntut penyelesaian berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Indonesia.