KPK Sebut Korupsi Berawal dari Tingginya Investasi Politik

AKTUALITAS.ID – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menilai tingginya biaya politik masih menjadi salah satu faktor utama yang mendorong praktik korupsi di kalangan kepala daerah maupun pejabat publik setelah terpilih. Pasalnya, investasi selama proses pemilu dinilai memicu dorongan untuk mengembalikan modal saat telah menduduki jabatan.

“Dari perspektif pencegahan korupsi, KPK melihat tingginya investasi politik selama masa kampanye berpotensi menimbulkan dorongan untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan setelah kandidat menduduki jabatan publik,” ujar Budi dalam keterangannya, Sabtu (18/7/2026).

KPK menilai praktik mengembalikan modal politik dapat terjadi dalam berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan. Mulai dari pengaturan proyek pemerintah, jual beli jabatan, hingga keputusan yang lebih mengutamakan kepentingan penyandang dana dibanding kepentingan masyarakat. Situasi tersebut dinilai menjadi ancaman serius terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Risiko tersebut dapat muncul dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, pengaturan proyek, jual beli jabatan, maupun praktik koruptif lainnya yang pada akhirnya merugikan kepentingan masyarakat,” kata Budi.

Karena itu, KPK mendorong pembenahan menyeluruh terhadap sistem pembiayaan politik. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menekan biaya kampanye melalui peningkatan peran negara dalam pembiayaan kebutuhan dasar kampanye. Langkah tersebut dinilai dapat mengurangi ketergantungan peserta pemilu terhadap pihak-pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan setelah proses pemilihan selesai.

Selain itu, KPK juga menilai transparansi pendanaan politik harus diperkuat agar setiap aliran dana kampanye dapat diawasi secara terbuka. Sistem pendanaan yang akuntabel akan mempersempit ruang masuknya dana yang berasal dari tindak pidana maupun kepentingan tertentu yang dapat memengaruhi kebijakan publik setelah kandidat terpilih.

“Pencegahan harus dimulai sejak proses politik berlangsung melalui perbaikan regulasi, pembiayaan kampanye, serta penguatan integritas penyelenggaraan pemilu. Jika langkah itu dilakukan akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas pemerintahan,” jelasnya.