DPR Minta Stop Proyek Dapur MBG Sampai Ada Kejelasan

AKTUALITAS.ID – Rencana pemerintah membangun ratusan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai kritik tajam di DPR RI. Komisi IX mempertanyakan urgensi proyek tersebut di tengah wacana efisiensi ribuan dapur MBG yang sudah lebih dulu berjalan.

Sorotan itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, dalam rapat kerja bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Menurut Nurhadi, rencana pembangunan dapur baru menggunakan dana negara dinilai sulit dipahami ketika pemerintah pada saat yang sama justru dikabarkan akan melakukan efisiensi atau pengurangan terhadap sekitar 6.000 dapur MBG.

“Saya ingin diperjelas kalau ada ratusan dapur yang dibangun dengan dana APBN, sementara ada sekitar 6.000 dapur yang akan diefisiensi atau dikurangi. Menurut saya ini menjadi sebuah ironi,” tegas Nurhadi.

Ia menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka alasan pembangunan fasilitas baru tersebut agar tidak menimbulkan kesan kebijakan yang saling bertentangan.

Tak hanya itu, Nurhadi juga mempertanyakan siapa pihak yang nantinya akan mengelola dapur-dapur yang dibangun menggunakan uang negara. Menurutnya, tata kelola proyek harus jelas agar APBN benar-benar dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.

“Siapa yang akan mengelola dapur-dapur itu? Di sisi lain, BGN juga menyampaikan akan ada peluang kantin sekolah mengelola dapur SPPG. Jadi harus jelas arah kebijakannya,” ujarnya.

Politikus NasDem tersebut bahkan mengusulkan agar anggaran pembangunan dapur baru lebih baik dialihkan untuk memperkuat kantin sekolah yang sudah tersedia. Menurutnya, pendekatan itu dinilai lebih efisien dibanding membangun fasilitas baru di luar lingkungan sekolah.

“Mungkin anggaran seperti ini akan jauh lebih efektif kalau diarahkan ke kantin sekolah daripada membangun dapur baru di luar sekolah,” katanya.

Atas dasar itu, Nurhadi secara terbuka menyatakan belum dapat mendukung kelanjutan proyek pembangunan ratusan dapur MBG menggunakan APBN sebelum pemerintah mampu menjelaskan sinkronisasi antara kebijakan efisiensi fasilitas lama dengan pembangunan fasilitas baru.

“Kalau dapur-dapur yang lain diberhentikan, tetapi pemerintah justru membangun dapur baru, ini terlihat bertolak belakang. Karena itu kami belum mendukung kebijakan ini dilanjutkan,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis masih akan menjadi perhatian serius DPR, terutama terkait efektivitas penggunaan anggaran negara, tata kelola program, dan konsistensi kebijakan pemerintah dalam memperluas layanan gizi bagi masyarakat. (Bowo/Mun)