Pidato Lengkap Prabowo Bongkar Rahasia 21 Bulan Memimpin

AKTUALITAS.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara harus hadir untuk memudahkan kehidupan rakyat, bukan justru menambah beban melalui birokrasi yang berbelit-belit.

Pesan keras itu disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI 2026 serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo menilai pembenahan birokrasi tidak boleh hanya berhenti di tingkat pemerintah pusat. Pemerintah daerah, mulai dari provinsi hingga kabupaten, juga harus memastikan program negara benar-benar sampai kepada masyarakat.

“Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit.”

Menurut Prabowo, masih ada program pemerintah yang tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat akibat persoalan birokrasi. Karena itu, pemerintah diminta melihat keberhasilan program bukan hanya dari laporan administratif, tetapi dari pengalaman rakyat sebagai penerima manfaat.

121 Kebijakan dalam 663 Hari

Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan atau 663 hari pemerintahan.

Ia menegaskan berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk mulai menyelesaikan persoalan yang selama puluhan tahun dianggap sulit ditangani.

Namun, Prabowo mengingatkan pemerintah belum boleh mengklaim seluruh persoalan telah selesai.

“Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan.”

Dengan jumlah tersebut, Prabowo menyebut pemerintah rata-rata mengambil satu kebijakan transformatif setiap lima hari.

Ia menilai capaian tersebut menunjukkan intensitas kerja Kabinet Merah Putih dalam menjalankan agenda pemerintahan.

Birokrasi Korup Disentil Keras

Prabowo secara terbuka mengakui masih terdapat persoalan birokrasi yang berbelit-belit dan tidak efisien.

Lebih keras lagi, ia menyoroti oknum birokrat yang menggunakan jabatan dan kewenangan untuk memperkaya diri, keluarga, maupun kelompok.

Menurutnya, praktik tersebut harus diberantas karena birokrasi yang tidak efisien dan korup dapat menjadi ancaman serius bagi bangsa.

“Birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa.”

Prabowo juga meminta persoalan tersebut tidak ditutup-tutupi. Menurut dia, perkembangan era digital dan keterbukaan informasi justru menuntut pemerintah berani menghadapi persoalan secara terbuka dan mencari solusi.

1.386 Kampung Nelayan Dikebut

Di sektor kelautan dan perikanan, Prabowo menyoroti pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai salah satu program strategis pemerintah.

KNMP tidak hanya berupa permukiman nelayan. Pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung, mulai dari pelabuhan, tempat pelelangan ikan, ruang penyimpanan dingin, bengkel, fasilitas pengolahan hasil laut, hingga perumahan dan fasilitas sosial.

Prabowo menyebut saat ini sudah terdapat 100 KNMP yang dibangun.

Targetnya jauh lebih besar. Pemerintah menargetkan 1.386 Kampung Nelayan sudah berdiri dan berfungsi pada akhir 2026.

Potensi Laut RI US$34 Miliar, Tapi Baru 5 Persen Dinikmati

Prabowo juga menyoroti besarnya potensi ekonomi laut Indonesia.

Menurutnya, nilai sektor perikanan Indonesia mencapai sekitar US$34 miliar setiap tahun. Namun, potensi tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal.

Prabowo menyebut Indonesia baru menikmati sekitar lima persen dari potensi tersebut.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah aktivitas kapal asing yang mengambil sumber daya perikanan Indonesia tanpa izin.

Ia menilai kondisi tersebut membuat Indonesia kehilangan nilai ekonomi yang sangat besar setiap hari.

Karena itu, pemerintah akan mendorong pembangunan armada kapal ikan modern.

Mulai 2027, pemerintah menargetkan pembangunan 1.582 kapal ikan modern sebagai bagian dari upaya memperkuat industri perikanan nasional.

Indonesia Tak Lagi Impor Solar

Di sektor energi, Prabowo mengklaim Indonesia mulai memasuki fase kemandirian yang lebih kuat.

Ia menyebut sejak 1 Juli 2026, Indonesia tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri.

Pemerintah juga berhasil memproduksi diesel berbasis B50 dari kelapa sawit.

Prabowo menyebut kebijakan tersebut memberikan penghematan sekitar Rp170 triliun atau setara US$9,5 miliar.

Capaian itu disebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

Swasembada Pangan Lebih Cepat

Prabowo juga mengeklaim pemerintah berhasil mencapai target swasembada pangan lebih cepat dari rencana awal.

Target yang semula diproyeksikan tercapai dalam empat tahun disebut berhasil dicapai hanya dalam satu tahun.

Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja keras pemerintah dan seluruh unsur bangsa.

BPK Makin Dipercaya Dunia

Dalam pidatonya, Prabowo turut menyoroti meningkatnya posisi Indonesia dalam tata kelola pemeriksaan keuangan internasional.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut terpilih sebagai Ketua International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) periode 2028–2031.

BPK juga terpilih menjadi anggota United Nations Board of Auditors (UNBoA) periode 2026–2032.

Prabowo menilai peningkatan posisi tersebut menunjukkan kepercayaan internasional terhadap auditor Indonesia.

Ia juga menyebut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sepanjang 2025 menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp112 triliun.

Namun, Prabowo meminta capaian tersebut tidak membuat pemerintah cepat berpuas diri.

Menurutnya, keberhasilan harus menjadi pemicu untuk bekerja lebih keras demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Tidak Ada Kalender Merah”

Prabowo juga menyinggung kerasnya ritme kerja pemerintah selama 21 bulan terakhir.

Ia bahkan berseloroh bahwa dalam pemerintahannya seolah tidak ada tanggal merah.

“Menurut pembantu saya, tidak ada kalender merah.”

Kerja keras tersebut, kata Prabowo, membuat sejumlah menteri dan pejabat pemerintah mengalami kelelahan hingga harus mendapatkan perawatan medis.

Ia menyebut ada pejabat yang pingsan, menjalani operasi, hingga masuk rumah sakit karena beban pekerjaan.

Meski demikian, Prabowo mengatakan dirinya akan memberikan lebih banyak waktu istirahat kepada para menteri dan pembantunya pada sisa masa jabatan.

Kemerdekaan Harus Dirasakan Rakyat

Di bagian lain pidatonya, Prabowo menegaskan kemerdekaan tidak boleh hanya dimaknai sebagai peristiwa sejarah atau deklarasi politik.

Menurut dia, ukuran kemerdekaan harus terlihat dari kehidupan rakyat sehari-hari.

Karena itu, program makanan bergizi, bantuan sosial, hilirisasi, swasembada pangan, ketahanan energi, hingga pembangunan kampung nelayan harus menghasilkan manfaat konkret.

Prabowo menegaskan tugas pemerintah bukan sekadar membuat kebijakan, tetapi memastikan kebijakan tersebut benar-benar bekerja di lapangan.

Ia pun menegaskan Kabinet Merah Putih akan terus bekerja keras menjalankan amanah rakyat.

“Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita.”

Bagi Prabowo, ukuran keberhasilan pemerintah pada akhirnya bukan banyaknya kebijakan yang dibuat, melainkan seberapa jauh kebijakan tersebut mampu mengubah kehidupan rakyat menjadi lebih mudah, aman, sejahtera, dan mandiri. (Andrey/Mun)