Mori Hanafi Minta Anggaran BMKG 2027 Ditahan

AKTUALITAS.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kini tengah berada di bawah sorotan tajam Senayan. Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, secara tegas meminta agar pembahasan anggaran BMKG untuk tahun 2027 dibekukan sementara. Alasannya? Ada angka serapan anggaran di tahun 2025 dan 2026 yang dinilai “terlalu sempurna” hingga memicu kecurigaan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara, Selasa (8/9/2026), Mori menyoroti realisasi penyerapan anggaran BMKG yang nyaris menyentuh angka 100 persen. Dari total pagu Rp2,42 triliun, duit negara ludes hingga 99,05 persen.

Mori tidak basa-basi. Ia langsung membedah kejanggalan dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Salah satu yang paling membuat dahi berkerut adalah proyek Indonesia Disaster Resilience Initiative Project (IDRIP) senilai Rp157,519 miliar.

Angka serapannya mencapai 99,9 persen. Dari ratusan miliar uang negara tersebut, hanya tersisa uang receh sekitar Rp4 juta.

“Ini bagaimana cerita proses pengadaannya, Pak? Sampai ada anggaran Rp157 miliar, hanya tersisa Rp4 juta,” cecar Mori tajam ke arah jajaran pejabat BMKG yang hadir.

Tak berhenti di situ, deretan proyek bernilai fantastis lainnya juga dideretkan. Proyek Strengthening Climate and Weather Service Capacity Phase II senilai Rp344,011 miliar terserap 99,74 persen. Sementara pengadaan peralatan monitoring gempa bumi dan tsunami senilai Rp50,228 miliar, terserap sempurna hingga Rp50,178 miliar.

Berdasarkan catatan Mori, total ada sekitar Rp585 miliar uang negara yang mengalir dengan tingkat serapan “super ketat” di angka 99,2 persen. Bagi Mori, angka-angka yang nyaris tanpa sisa ini bukan prestasi, melainkan tanda tanya besar yang butuh transparansi ekstra.

“Karena itu, dalam forum yang terhormat ini, saya minta terkait dengan BMKG, untuk pembahasan tahun anggaran 2027 ini bisa kita pending (tunda), sambil kita melihat dulu apa yang sebenarnya terjadi,” tegas legislator dari Dapil NTB I tersebut.

Mori menolak DPR hanya sekadar menjadi ‘stempel’ persetujuan anggaran. Ia mendorong agar misteri penyerapan anggaran ini dibongkar lebih dalam dengan membentuk Panitia Kerja (Panja).

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat di BMKG tidak hanya habis di atas kertas, tetapi benar-benar efektif, transparan, dan bebas dari praktik akal-akalan. Kini, bola panas ada di tangan BMKG untuk membuktikan bahwa anggaran ratusan miliar tersebut benar-benar bersih dari penyelewengan. (Mun)