Connect with us

NUSANTARA

Pemkab Kukar Genjot Rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni

Aktualitas.id -

Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar Sunggono. (Prokom Kukar)

AKTUALITAS.ID – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan hunian layak bagi seluruh warganya. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui program rehabilitasi dan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) yang telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir.

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan di wilayahnya. 

“Rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi salah satu strategi kami dalam menurunkan angka kemiskinan yang saat ini masih berada di angka 7,61 persen atau sekitar 60.857 jiwa, berdasarkan data BPS Kaltim tahun 2024,” ungkapnya di Tenggarong, Ahad (4/5/2025).

Pemkab Kukar tidak bekerja sendiri. Dalam pelaksanaan program bedah rumah, pemerintah daerah menggandeng berbagai pihak, termasuk TNI melalui kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD), bekerja sama dengan Kodim 0906/Kukar dan Kodim 0908/Kota Bontang.

Langkah ini juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan-Pedesaan yang dipimpin oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, seluruh kepala daerah diminta untuk mendata kebutuhan dan jumlah rumah yang tidak layak huni di wilayah masing-masing.

“Pemkab Kukar siap menyukseskan program nasional ini. Kegiatan rehabilitasi RTLH masih terus kami lanjutkan dan akan kami perkuat melalui sinergi lintas sektor,” tambah Sunggono.

Ia juga mengungkapkan bahwa Bupati Kukar, Edi Damansyah, mendorong agar capaian program bedah rumah di pedesaan terus ditingkatkan secara masif. Salah satu strategi yang disiapkan adalah penguatan regulasi dan integrasi program dengan pemerintah desa melalui skema Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD).

“Kami berharap, ke depan pembangunan maupun rehabilitasi RTLH di wilayah pedesaan bisa lebih efektif dengan pelibatan desa dan pendistribusian kewenangan melalui BKKD,” tutupnya. (YAN KUSUMA/DIN) 

Continue Reading

TRENDING