El Nino Mengganas, BMKG Tetapkan 7 Provinsi Status Awas

AKTUALITAS.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membunyikan alarm dini menghadapi kemarau yang diperkirakan semakin ekstrem. Penguatan fenomena El Nino hingga melampaui kategori kuat diprediksi meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), krisis air, hingga cuaca panas ekstrem di berbagai wilayah Indonesia.

BMKG bahkan menetapkan tujuh provinsi masuk kategori “Awas” dalam peringatan dini kekeringan meteorologis untuk Dasarian I Agustus 2026, yang berarti wilayah tersebut berpotensi menghadapi dampak lebih berat apabila kondisi kering terus berlanjut.

Dalam Analisis Dinamika Atmosfer Dasarian III Juli 2026, BMKG mencatat Sea Surface Temperature Anomaly (SSTA) Nino3.4 mencapai +2,45, sementara Indian Ocean Dipole (IOD) berada di angka +0,715. Data tersebut menunjukkan El Nino masih berlangsung dengan intensitas kuat dan diperkirakan dapat bertahan hingga awal 2027.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan pemerintah memperkuat langkah mitigasi melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di sejumlah wilayah prioritas sekaligus mendorong respons cepat lintas sektor untuk menekan risiko kebakaran hutan, kekeringan, dan dampak iklim lainnya.

Tujuh Provinsi Berstatus “Awas”

BMKG menetapkan sebagian wilayah di tujuh provinsi berada pada kategori Awas, yaitu:

Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat (NTB)
Nusa Tenggara Timur (NTT)

Selain kategori Awas, BMKG juga menetapkan sejumlah daerah dalam status Siaga dan Waspada yang tersebar di berbagai wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

Lebih dari 73 Persen Indonesia Sudah Memasuki Musim Kemarau

BMKG mencatat hingga Dasarian III Juli 2026, sebanyak 73,8 persen wilayah Indonesia atau 516 Zona Musim (ZOM) telah memasuki musim kemarau.

Sebagian besar wilayah di Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, Sumatra bagian selatan, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua diperkirakan hanya menerima curah hujan kurang dari 50 milimeter per dasarian, yang tergolong rendah.

Tak hanya itu, BMKG juga menemukan ribuan titik mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) dalam durasi panjang.

Data menunjukkan:

322 titik mengalami HTH selama 21–30 hari.
1.657 titik mengalami HTH selama 31–60 hari.
306 titik mengalami HTH lebih dari 60 hari.

Rekor hari tanpa hujan terpanjang mencapai 90 hari, tercatat di Pos Hujan BPP Pajangan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta.

Ancaman Karhutla, Krisis Air hingga Heat Stroke

BMKG mengingatkan bahwa dampak kemarau panjang tidak hanya mengancam sektor pertanian, tetapi juga pasokan air bersih, energi, kesehatan, hingga kehutanan.

Di sektor pertanian, petani diminta menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan.

Pengelola sumber daya air juga diminta menghitung ulang ketersediaan air baku serta mengantisipasi penurunan debit bendungan yang dapat memengaruhi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

BMKG juga mengingatkan minimnya curah hujan berpotensi memperburuk kualitas udara, meningkatkan risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), serta memperbesar ancaman heat stroke, demam berdarah dengue (DBD), dan malaria.

Selain itu, sektor kehutanan diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang biasanya meningkat selama musim kemarau panjang.

Meski demikian, BMKG menyebut musim kemarau juga dapat dimanfaatkan oleh sektor tertentu, seperti industri tambak garam dan perikanan laut melalui fenomena upwelling yang berpotensi meningkatkan hasil tangkapan ikan.

BMKG mengimbau pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca dan iklim serta menyiapkan langkah mitigasi sejak dini guna mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh kemarau ekstrem. (Kusuma/Mun)