Menko Polhukam Tekankan Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024

AKTUALITAS.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menekankan pentingnya dua tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. 

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Intelijen Polri Tahun 2024 di Jakarta, yang dihadiri oleh jajaran intelijen Polri dari Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.

Hadi menjelaskan bahwa berbagai jenis gangguan mungkin terjadi selama tahapan persiapan dan pelaksanaan Pilkada serentak. “Tahapan persiapan itu pada saat pembentukan PPK, PPS, KPPS, panitia pengawas, dan penyusunan daftar pemilih. Tahapan pelaksanaan yaitu penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi, dan penetapan calon terpilih,” ujarnya.

Menko Polhukam menyoroti beberapa kejadian yang berpotensi menyulut konflik antar kelompok masyarakat selama Pilkada 2024, termasuk penyelenggara pemilu yang tidak taat regulasi, berpihak atau tidak netral, politik uang, ujaran kebencian, dan kabar bohong. 

“Keberpihakan penyelenggara yang tidak taat regulasi, atau keberpihakan aparat keamanan kepada salah satu pasangan calon adalah contoh penyebab konflik sosial yang dapat terjadi di Pilkada nanti,” jelasnya.

Hadi juga menekankan pentingnya mewaspadai potensi konflik di empat provinsi baru di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Provinsi-provinsi ini untuk pertama kalinya akan memilih kepala daerah mereka sendiri sejak wilayah tersebut resmi terbentuk pada pertengahan 2022.

Di empat provinsi baru tersebut, serta di daerah lainnya, Hadi meminta intelijen Polri mewaspadai penggunaan politik identitas, politik uang, provokasi di media sosial, ujaran kebencian (hate speech), dan beredarnya kabar bohong (hoax) khususnya selama tahapan Pilkada 2024. Menurut analisis intelijen yang diterima Hadi, potensi konflik selama Pilkada 2024 cenderung ada pada tingkatan menengah sampai tinggi.

Berdasarkan berbagai perkiraan dan potensi ancaman yang diketahui saat ini, Hadi meminta intelijen Polri memastikan langkah-langkah, rencana, dan analisis yang mereka buat matang, tajam, dan mampu menjadi rujukan untuk mencegah konflik. 

“Pilkada tahun 2024 dilaksanakan serentak, backup pengamanan oleh TNI-Polri akan berkurang, sehingga perkiraan intelijen harus tajam dan akurat untuk mengantisipasi kemungkinan konflik yang akan terjadi dan berimplikasi kontingensi (kejadian di luar perkiraan),” jelas Hadi.

Terakhir, Hadi menegaskan bahwa intelijen keamanan Polri merupakan garda terdepan pengamanan Pilkada 2024. Tugas mereka adalah mencegah konflik dan gangguan agar tidak terjadi selama pemilihan kepala daerah. 

“Intelijen harus dapat mengelola potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mereduksi potensi tersebut untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat demi terciptanya pelaksanaan Pilkada yang aman, lancar, dan damai,” tegasnya.

Dengan demikian, kesiapan dan kewaspadaan tinggi dari seluruh elemen yang terlibat dalam Pilkada 2024 sangat diharapkan agar proses demokrasi ini berjalan sukses tanpa gangguan berarti. (KAISAR/RAFI)