Puan Maharani Bantah Isu Ketidaktransparanan Pembahasan RUU TNI di DPR

AKTUALITAS.ID – Ketua DPR, Puan Maharani, angkat bicara terkait tudingan pembahasan RUU TNI Nomor 34/2004 yang telah disahkan tidak dilakukan secara transparan. Dalam keterangan pers yang disampaikan di kompleks parlemen, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025), Puan menegaskan bahwa setiap agenda rapat pembahasan selalu bisa diakses oleh media.

“Dalam setiap rapat, media selalu hadir, dan tim Panja RUU TNI selalu memberikan keterangan setelah proses pembahasan selesai,” jelas Puan. Ia menambahkan bahwa meskipun proses pembahasan belum sepenuhnya selesai, semua yang telah dibahas tetap dikomunikasikan kepada publik.

Puan juga memastikan bahwa hasil dari seluruh pembahasan RUU TNI yang telah disahkan akan dirilis kepada masyarakat. “Kami akan memberikan informasi mengenai apa yang sudah kami putuskan. Tiga hal yang menjadi perbincangan dan dicurigai, Insyaallah tidak akan terjadi,” ujarnya.

Pengesahan RUU TNI oleh DPR berlangsung di tengah gelombang aksi penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil dan mahasiswa. RUU ini mencakup sejumlah pasal perubahan yang signifikan sejak dimulai pembahasan dua pekan lalu. Tiga pasal yang mendapatkan sorotan khusus adalah Pasal 7 mengenai tugas dan fungsi baru TNI dalam operasi selain perang (OMSP), Pasal 47 yang memperluas penempatan prajurit aktif di jabatan sipil, dan Pasal 53 terkait perpanjangan usia pensiun TNI.

Dengan revisi tersebut, jumlah instansi pemerintah yang dapat diisi oleh prajurit aktif meningkat dari 10 menjadi 14, sementara perpanjangan masa pensiun dibagi menjadi tiga kategori: tamtama dan bintara, perwira menengah, serta perwira tinggi.

Puan berharap bahwa informasi yang transparan dan jelas mengenai pembahasan RUU TNI ini dapat meredakan kekhawatiran publik dan menunjukkan komitmen DPR terhadap akuntabilitas dalam proses legislasi. (Mun/Ari WIbowo)