Charles Honoris Minta Audit Besar-Besaran SPPG

AKTUALITAS.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Kali ini, Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah muncul dugaan praktik jual beli titik dapur MBG yang disebut berpotensi memicu pemborosan anggaran hingga Rp1 triliun per bulan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai informasi mengenai dugaan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, apabila benar terjadi, praktik tersebut dapat merusak efektivitas program gizi nasional yang dibiayai dari uang rakyat.

“Kalau memang ada potensi pemborosan sampai Rp1 triliun per bulan, tentu ini tidak bisa dianggap sepele,” tegas Charles, Jumat (12/6/2026).

Pernyataan itu menyusul mencuatnya informasi yang sebelumnya disampaikan oleh Zulkifli Hasan terkait adanya potensi pemborosan dalam pengelolaan titik dapur MBG.

Menurut Charles, audit yang dilakukan pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada dugaan jual beli titik SPPG. Pemeriksaan juga harus menyentuh aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efektivitas penggunaan anggaran, hingga tata kelola operasional di setiap dapur MBG.

DPR menilai evaluasi besar-besaran menjadi langkah penting untuk memastikan program unggulan pemerintah tersebut tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan bukan menjadi celah munculnya praktik-praktik yang merugikan negara.

Lebih jauh, Charles menegaskan bahwa pemerintah harus bertindak tegas apabila ditemukan pelanggaran. Menurutnya, dapur MBG yang terbukti melakukan penyimpangan tidak cukup hanya diberikan sanksi administratif.

“Nantinya apabila ada temuan jual beli titik maupun pelanggaran lain, SPPG tersebut harus ditutup permanen,” ujarnya.

Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga menilai masa libur sekolah saat ini menjadi momentum ideal untuk melakukan audit nasional tanpa mengganggu layanan kepada para penerima manfaat.

Selain itu, DPR mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berorientasi pada target jumlah penerima program. Kualitas makanan, keamanan pangan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran harus tetap menjadi prioritas utama.

“Jangan sampai karena mengejar target kuantitas, kita mengabaikan kualitas, keamanan pangan, dan efektivitas penggunaan uang negara,” katanya.

Menurut Charles, keberhasilan program MBG tidak semata-mata diukur dari besarnya angka penerima manfaat, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Desakan audit total ini menunjukkan meningkatnya perhatian publik terhadap pengelolaan program MBG yang menyerap anggaran besar. Hasil audit nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai kondisi di lapangan sekaligus memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. (Bowo/Mun)